BANJARBARU – LENTERAKALIMANTAN.NET
Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan tren positif dalam pengendalian pasar di awal bulan ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Bumi Lambung Mangkurat pada minggu pertama Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 0,83%.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, menegaskan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pada komoditas tertentu, kondisi pasar secara umum masih dalam koridor aman.
Baca Juga:
“IPH di Kalsel cenderung stabil. Kalaupun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Dinansyah usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring dari Command Center, Banjarbaru, Senin (11/5/2026).
Meski angka makro menunjukkan penurunan, radar pemantauan mencatat adanya kenaikan harga tipis pada beras medium dan minyak goreng di wilayah Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu. Namun, Pemprov memastikan kenaikan ini belum menyentuh level yang mengkhawatirkan.
Data BPS menunjukkan performa inflasi Kalsel per April 2026 berada di angka:
Inflasi Year on Year (YoY): 3,67%
Deflasi Month to Month (MtM): -0,04%
Inflasi Year to Date (YtD): 1,52%
Gubernur H. Muhidin sebelumnya telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memberikan laporan update secara real-time. “Pantau dan kontrol terus perkembangan harga komoditas, laporkan langsung setiap pembaruannya,” tegas Gubernur dalam arahan internalnya beberapa waktu lalu.
Sinergi Pengendalian Harga dan Pendidikan Antikorupsi
Rakor kali ini terasa berbeda karena dirangkaikan dengan peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK). Program ini merupakan kolaborasi strategis antara KPK, Kemendikdasmen, dan Kemendagri untuk menanamkan integritas sejak dini.
Dinansyah menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen penuh terhadap program ini sebagai benteng generasi muda dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kami mendukung penuh peluncuran Buku Panduan PAK ini. Ini adalah upaya edukasi sejak dini untuk menjaga anak-anak dan generasi muda di Kalsel dari bahaya laten korupsi,” kata Dinansyah mewakili Gubernur.
Acara yang dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta ini dihadiri oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Wamendagri Akhmad Wiyagus. Di tingkat daerah, rakor ini juga dikawal oleh perwakilan Ditreskrimsus Polda Kalsel dan KADIN Kalsel guna memastikan pengawasan distribusi barang tetap bersih dan transparan.
(Adpim/lenka)
