JAKARTA – LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Kabupaten Murung Raya tengah melakukan langkah strategis untuk merombak postur APBD agar lebih sehat dan berpihak pada rakyat. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Murung Raya, Drs. Sarwo Mintarjo, turun langsung mewakili pemerintah daerah dalam Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Kehadiran orang nomor satu di birokrasi Murung Raya ini bukan sekadar seremonial. Workshop yang diinisiasi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bersama jajaran eselon I Kemenkeu (DJPK, DJP, DJPb, dan DJKN) tersebut menjadi ajang krusial bagi pemerintah daerah untuk mempertajam akurasi perencanaan anggaran di tengah tantangan geografis wilayah yang kompleks.
Baca Juga:
“Kami hadir untuk belajar, menyerap praktik terbaik, dan membawa pulang kebijakan yang aplikatif bagi Murung Raya,” tegas Sarwo Mintarjo di sela-sela kegiatan.
Materi workshop dirancang secara komprehensif, mencakup perencanaan anggaran berbasis kinerja hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Murung Raya, penguatan manajemen aset dan skema pembiayaan investasi daerah menjadi prioritas untuk menopang belanja pelayanan publik yang lebih responsif.
Sarwo menilai pendekatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diterapkan Kemenkeu sangat tepat untuk menggeser budaya lama menuju budaya fiskal baru. Ia menegaskan bahwa transformasi ini harus melahirkan aksi nyata, bukan sekadar teori di atas kertas.
“Kita ingin APBD Murung Raya cerdas, humanis, dan harmonis. Belanja harus produktif, pendapatan harus optimal, dan integritas tidak boleh ditawar,” ujarnya menambahkan.
Selain penguatan internal, motivasi besar lainnya adalah perburuan Dana Insentif Fiskal Daerah. Kemenkeu menjanjikan insentif bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja tata kelola keuangan yang mumpuni. Murung Raya menyatakan siap berkompetisi melalui perbaikan sistem secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Murung Raya berencana melakukan:
-
Internalisasi Hasil: Menularkan ilmu dari workshop kepada seluruh aparatur pengelola keuangan daerah (APKD).
-
Pemetaan Ulang: Mengidentifikasi potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal.
-
Digitalisasi Aset: Memperketat pengawasan dan efisiensi belanja operasional.
-
Penguatan APIP: Mempertajam fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko.
Langkah proaktif ini menegaskan posisi Murung Raya sebagai subjek aktif dalam pembangunan fiskal nasional. Di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah, pemahaman mendalam mengenai anatomi fiskal menjadi harga mati bagi pimpinan daerah.
“Kita ingin Murung Raya mandiri secara fiskal dan berdaya saing. Anggaran daerah harus benar-benar berpihak pada rakyat. Workshop ini adalah bekal penting menuju ke sana,” pungkas Sarwo Mintarjo menutup keterangannya. (Lkg)
