TABALONGLENTERAKALIMANTAN.NET

Ratusan truk roda enam berderet rapi mengepung halaman Gedung DPRD Kabupaten Tabalong, Selasa pagi, 26 Mei 2026. Bukan untuk mogok massal tanpa arah, sekitar 130 sopir yang tergabung dalam Persatuan Bubuhan Sopir Truk Tabalong (PBSTT) ini turun ke jalan menggelar aksi damai. Mereka membawa satu tuntutan krusial: kembalikan hak mereka atas Bio Solar bersubsidi yang kian langka dan mahal.

Kelangkaan ini dituding menjadi biang kerok tersendatnya urat nadi operasional angkutan barang di wilayah Tabalong. Sembari membawa satu unit truk lowboy yang disulap menjadi panggung orasi dengan sistem suara menggelegar, para sopir menyuarakan kekecewaan mereka atas karut-marut distribusi bahan bakar.

Sebelum mengepung gedung wakil rakyat, massa aksi terpantau berkumpul di Jalan Nan Sarunai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak. Rombongan kemudian bergerak melakukan konvoi tertib menuju Gedung DPRD dengan pengawalan ketat dari Satlantas Polres Tabalong.

Aspirasi panas di halaman gedung langsung direspons oleh pemangku kebijakan. Sejumlah pejabat teras Forkopimda Tabalong tampak turun menemui massa, di antaranya Wakil Bupati M. Habib Taufani Alkaf, Ketua DPRD Riza Fahlipi, Kapolres AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, dan Dandim 1008 Letkol Inf. Alexander Allan Primadi.

Demi memecah kebuntuan, perwakilan massa ditarik ke dalam Ruang Rapat Pimpinan DPRD Tabalong untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pertemuan dinamis ini mempertemukan perwakilan PBSTT dengan pemerintah daerah, legislator, pihak Pertamina, serta pengusaha SPBU.

RDP tersebut akhirnya melahirkan beberapa poin kesepakatan krusial yang ditandatangani bersama, antara lain:

  • Jaminan Kuota: Pengisian Bio Solar subsidi untuk kendaraan roda enam dipatok minimal 80 liter per unit.

  • Transparansi Distribusi: Membuka data penyaluran solar subsidi agar tepat sasaran.

  • Ganyang Mafia BBM: Komitmen penindakan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.

  • Stabilitas Harga: Memastikan ketersediaan solar subsidi di SPBU dipatok sesuai harga resmi Pertamina.

Selain masalah kuota, para sopir mengungkap fakta lapangan yang menjepit posisi mereka. PBSTT mendesak agar proses daftar ulang barcode yang diblokir sepihak segera dipermudah. Mereka juga memprotes keras praktik di lapangan di mana pengisian Bio Solar sering kali dipersulit dan para sopir justru diarahkan (secara semi-paksa) untuk membeli Dexlite yang harganya jauh lebih mahal.

Aksi di Tabalong ini bukanlah fenomena tunggal. Gerakan ini merupakan pemantik solidaritas dari para sopir truk lokal, menyusul aksi serupa yang sebelumnya juga bergolak di berbagai daerah di Indonesia akibat karut-marut tata kelola distribusi Bio Solar.

Kendati membawa massa dan armada besar, aksi ini berakhir tanpa kericuhan. Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi berjalan dengan aman dan tertib.

“Pengamanan ketat dilakukan bersama personel gabungan TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif hingga massa membubarkan diri pada siang hari,” ujar Iptu Heri Siswoyo memberikan keterangan resmi. (*)

Bagikan: