KOTABARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program-program strategis nasional di daerah. Penegasan ini mengemuka saat Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Saprudin, mewakili pemerintah daerah menghadiri agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru, Jumat (14/8/2026).
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, tersebut beragenda tunggal menyimak penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan capaian signifikan selama 21 bulan atau 663 hari masa kepemimpinannya. Pemerintah dicatat telah mengeksekusi 121 kebijakan transformatif demi mengurai berbagai persoalan bangsa yang selama puluhan tahun mengendap. Prabowo menekankan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah menjaga kepentingan inti nasional dan mengelola kekayaan alam agar hasilnya berorientasi penuh pada kemakmuran rakyat serta generasi penerus.
“Mandat yang kami terima adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari alasan,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Salah satu sorotan utama dalam pidato tersebut adalah capaian di sektor ketahanan pangan dan energi. Di tengah ancaman krisis global dan fenomena El Nino, pemerintah mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pada 8 komoditas vital, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Keberhasilan pangan ini didukung oleh reformasi struktural pada tata kelola pupuk. Pemerintah memangkas 145 aturan penyaluran yang dinilai merumitkan petani, hingga berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%—catatan sejarah baru bagi Indonesia—tanpa mengurangi volume ketersediaan di pasar. Langkah gotong royong lintas instansi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri ini turut mendongkrak keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga 252,8%.
Sementara di sektor energi, Indonesia mencatat milestone baru. Per 1 Juli 2026, Indonesia resmi menghentikan impor solar seiring dimulainya produksi masal diesel B50 berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini berhasil menyelamatkan devisa negara hingga Rp170 triliun (sekitar 9,5 miliar dolar AS).
Dari sisi penguatan institusi dan penegakan hukum, dinamika legislasi dan peradilan juga menunjukkan tren produktif. Hingga Juli 2026, DPR RI telah mengesahkan 13 RUU, termasuk UU No. 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Di tingkat penyerapan aspirasi, DPD RI telah menghimpun lebih dari 10 juta aspirasi masyarakat.
Adapun di lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatatkan tingkat produktivitas hingga 99,54% dengan memutus 598 dari 701 perkara yang masuk (termasuk 334 sengketa Pilkada). Sebanyak 96,74% perkara berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan, disokong oleh efisiensi sistem daring yang mencapai 84,51%.
Menanggapi paparan tersebut, Pemkab Kotabaru menyatakan siap memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah. Presiden menegaskan bahwa pembangunan bangsa merupakan kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, hingga elemen masyarakat agar makna kemerdekaan benar-benar dirasakan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
