BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kalimantan Selatan mendapat suntikan energi segar. Sebanyak 152 peserta diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam memperkuat zona integritas serta mempersempit ruang gerak praktik rasuah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Amunisi baru pencegahan korupsi ini dimatangkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalsel bersama Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan.
Ketua Forum APIK Kalsel, Muhammad Mujiburrakhman, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Kalsel yang telah memfasilitasi gelaran strategis ini. Ia menegaskan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi modal sosial yang amat berharga bagi masa depan tata kelola publik di Banua.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita,” ujar Mujiburrakhman.
Menciptakan Kekuatan Baru Pembebasan Korupsi
Langkah edukatif ini dipandang krusial untuk mengubah paradigma pencegahan korupsi, dari sekadar penindakan hukum menjadi pembentukan budaya integritas yang mengakar. Kehadiran ratusan calon penyuluh ini diharapkan mampu mentransfer nilai-nilai kejujuran hingga ke tingkatan birokrasi paling dasar.
Mujiburrakhman optimistis, ratusan peserta yang telah dibekali kompetensi pencegahan rasuah ini kelak terverifikasi penuh dan aktif melakukan edukasi publik secara masif.
“Dari jumlah yang banyak ini, insyaallah semuanya akan menjadi penyuluh antikorupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi,” tuturnya penuh optimisme.
Akselerasi Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Melalui penambahan amunisi personel penyuluh antikorupsi tersebut, Pemprov Kalsel kian yakin bahwa komitmen membangun Zona Integritas (ZI) serta Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bukan sekadar wacana di atas kertas.
Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi utama dalam meretas birokrasi yang rigid dan rentan manipulasi, demi melahirkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta benar-benar bersih dari bayang-bayang penyalahgunaan wewenang(mckalsel/lnk).