Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi meluncurkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) melalui platform “Kawal Inflasi – Kalsel Bekerja”. Inovasi berbasis digital ini dikembangkan untuk mendeteksi secara dini potensi lonjakan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan di banua. Langkah taktis ini menjadi basis bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil kebijakan intervensi pasar secara cepat dan presisi.
Hal tersebut mengemuka usai jajaran Pemprov Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (13/7/2026). Rakor berkala yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti oleh kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia untuk mengevaluasi stabilitas harga pangan nasional.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, yang hadir mendampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menegaskan bahwa sistem baru ini dibangun lewat kolaborasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini, sistem pemantau tersebut sudah dapat diakses publik dan pemangku kebijakan melalui laman resmi kawalinflasi.kalselprov.go.id.
“Sistem ini memungkinkan menjadi dasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kota dalam mengambil kebijakan intervensi yang cepat dan tepat,” ujar Eddy Elminsyah selepas rapat.
Eddy menambahkan, meskipun sistem deteksi dini telah berjalan, Gubernur Kalsel H. Muhidin menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak lengah. Pemda diminta memperketat pemantauan pada sektor harga pangan bergejolak (volatile food).
“Karena harga pangan bergejolak ini bila dibiarkan, bisa naik harga komoditas-komoditas penyumbang inflasi ini. Jadi Kabupaten kota bisa melakukan Gerakan Pasar Murah ataupun Operasi Pasar yang berkelanjutan,” tambah Eddy.
Berdasarkan evaluasi makro, performa pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif yang signifikan. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, yang hadir mewakili Gubernur H. Muhidin, mengungkapkan kondisi inflasi bumi Lambung Mangkurat saat ini aman terkendali, bahkan beberapa komoditas mencatatkan deflasi.
“Berdasarkan rilis BPS pada Juni lalu, kita berada di urutan ke 6 tertinggi nasional. Nah, untuk kondisi bulan Juni berdasarkan rilis BPS pada minggu kedua Juli ini, kita sudah berada di urutan ke 12. Jadi pada prinsipnya, Indeks Perkembangan Harga (IPH) kita turun di angka 0,09,” papar Rusma secara rinci.
Keberhasilan ini salah satunya ditopang oleh stabilnya harga komoditas perikanan. Di tingkat nasional, komoditi ikan segar kerap menjadi momok penyumbang inflasi tertinggi. Namun, Eddy Elminsyah mengonfirmasi bahwa pasokan wilayah Kalsel masuk dalam zona aman.
“Amannya komoditas ikan segar di Kalsel dapat dilihat dari peta Geopasial inflasi, kita berwarna hijau. Artinya untuk Ikan segar kita aman dibandingkan provinsi lain,” jelas Eddy.
Selain isu inflasi dan stabilitas komoditas ikan segar daerah, Rakor bersama Mendagri kali ini turut membedah sejumlah agenda krusial lainnya. Di antaranya adalah proses pendataan Sensus Ekonomi 2026, perilisan Daftar Terpadu Sasaran Kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DTSEN) Versi 3, hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis 3 Juta Rumah.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya kembali mengingatkan seluruh kepala daerah mengenai esensi dari pemantauan rutin ini. “Pentingnya rakor ini dilaksanakan guna memberikan harga yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, menjaga agar harga bahan kebutuhan pokok dapat selalu terjangkau oleh masyarakat,” tegas Tito secara daring.
Rapat koordinasi di Command Center Kalsel ini turut dihadiri secara langsung maupun daring oleh Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanif, serta perwakilan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Kadin Kalsel, dan instansi vertikal terkait lainnya.
