PURUK CAHU, LenteraKalimantan.net– Defisit anggaran parah tengah membayangi Kabupaten Murung Raya akibat merosotnya dana transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi kian pelik setelah sejumlah perusahaan besar memilih angkat kaki dari wilayah tersebut sejak pertengahan 2025. Pemerintah daerah kini dituntut mutlak menerapkan prinsip skala prioritas demi mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., memperingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang meleset di tengah krisis ini akan langsung memicu kekecewaan publik. Oleh karena itu, ia mendesak setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ekstra selektif dalam menggunakan sisa dana yang ada.
Baca Juga:
“Seminim apa pun sisa anggaran yang dikelola oleh setiap OPD, apabila tepat guna tepat sasaran pada skala prioritas, maka kita yakin dengan penuh rasa syukur warga masyarakat tetap merasa puas. Begitu juga sebaliknya,” ujar Johansyah dengan nada sedih saat diwawancarai, Kamis (07/05/2026).
Menurut Johansyah, badai fiskal yang menimpa Murung Raya dalam beberapa bulan terakhir dipicu oleh dua faktor utama: penurunan tajam dana transfer dari pusat dan merosotnya PAD secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh eksodus korporasi yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.
Kronologi hengkangnya sektor swasta ini tercatat mulai terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Beberapa perusahaan memilih memindahkan operasionalnya ke luar daerah, sementara sebagian lainnya memutus komunikasi tanpa memberikan kepastian. Johansyah mengakui, ada persoalan internal korporasi yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami oleh pihak pemerintah daerah.
Di akhir penjelasannya, Johansyah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak larut dalam pesimisme. Ia mengimbau warga memanfaatkan media sosial secara bijak guna menyebarkan informasi yang mendidik dan membangun. Langkah ini dinilai krusial agar publik memahami realitas situasi yang terjadi, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam mengawal pembangunan di tengah keterbatasan anggaran yang mencekik.
Suara akar rumput
