PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah, mendesak langkah agresif untuk memutus mata rantai spekulasi energi menyusul krisis kelangkaan dan lonjakan harga BBM di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan tim khusus pengawasan distribusi adalah harga mati untuk mempersempit ruang gerak mafia BBM yang mencekik ekonomi rakyat.
“Transparansi adalah kunci. Ketika masyarakat ikut mengawasi, ruang gerak mafia BBM semakin sempit,” tegas Johansyah saat memberikan keterangan di Puruk Cahu, Senin (11/5/2026).
Baca Juga:
DPRD memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya. Rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Bupati Heriyus M. Yoseph dan Wakil Bupati Rahmanto Muhidin dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara.
Johansyah menilai, kolaborasi yang melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, hingga Satpol PP sangat krusial karena dampak krisis ini telah melumpuhkan sektor transportasi, UMKM, hingga biaya produksi petani.
“Ini langkah konkret yang ditunggu rakyat. Eksekutif tidak tinggal diam, dan itu patut kita dukung penuh. Pemerintah dan DPRD harus satu tarikan napas menjaga keadilan energi,” ujar legislator asal Dapil I tersebut.
Sebagai mitra kerja di bidang perekonomian dan keuangan, Komisi II DPRD menekankan tiga poin urgensi yang harus segera diimplementasikan oleh eksekutif:
-
Digitalisasi Pengawasan: Memastikan distribusi tepat sasaran dan meminimalisir penimbunan.
-
Penegakan HET: Mengawal Surat Edaran Harga Eceran Tertinggi (HET) agar dipatuhi di tingkat pengecer.
-
Audit Pasokan: Mendesak Pertamina dan Hiswana Migas menjamin kelancaran suplai dari depot ke SPBU tanpa hambatan administratif.
Johansyah juga memastikan pihaknya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan evaluasi berkala. DPRD, menurutnya, siap memperkuat regulasi daerah agar memiliki daya jera hukum yang lebih kuat bagi pelanggar.
Di sisi lain, politisi ini meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying (pembelian berlebih karena panik). Penumpukan stok secara pribadi di tingkat konsumen justru akan memperlambat proses stabilisasi pasokan yang sedang diupayakan pemerintah.
“Dedikasi Pemkab ini harus kita kawal bersama. Rakyat menunggu hasil, bukan wacana. Keadilan energi adalah hak, dan kita semua wajib menjaminnya,” pungkas Johansyah.(Lkg)
