PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai memasang Intensitas Kerja dalam mengejar target realisasi anggaran tahun 2026. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, menegaskan bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan eksekusi sejak triwulan pertama.
Hal tersebut ditegaskan Sarwo saat memimpin Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) di Aula Setda, Selasa (7/5/2026). Rapat koordinasi yang dihadiri jajaran Forkopimda ini bertujuan membedah capaian triwulan I sekaligus memperketat pengawasan program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:
Dalam arahannya, Sarwo Mintarjo menekankan bahwa akselerasi penyerapan anggaran bukan sekadar menghabiskan dana, melainkan harus terukur dan memberikan dampak instan bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya disiplin eksekusi agar tidak terjadi kegagapan pembangunan di tengah jalan.
“Hindari kecenderungan penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Percepatan sejak triwulan awal menjadi kunci tercapainya output dan outcome pembangunan yang berkualitas,” tegas Sarwo kepada para kepala perangkat daerah yang hadir.
Sebagai langkah konkret, Pj Sekda menginstruksikan seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mulai menggunakan sistem monitoring berbasis data secara optimal. Tujuannya jelas: mendeteksi dan memitigasi hambatan lapangan sebelum menjadi kendala besar.
Menurut Sarwo, kualitas belanja daerah merupakan cerminan dari integrasi tiga aspek utama:
-
Perencanaan yang matang;
-
Eksekusi yang disiplin;
-
Pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Melalui evaluasi berkala dan manajemen risiko yang ketat, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menargetkan realisasi anggaran 2026 yang lebih efisien dan berorientasi hasil. Kepatuhan terhadap regulasi dipandang sebagai pilar untuk menjaga integritas tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan komitmen kolektif ini, Murung Raya optimistis mampu mewujudkan belanja pemerintah yang produktif dan inklusif, memastikan setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat sejak awal tahun.(Lkg)
