JAKARTA, LENTERAKALIMANTAN.NET — Puncak Peringatan HUT ke-25 Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang berlangsung selama empat hari (29 Agustus–1 September 2026) di Jakarta tidak sekadar menjadi ajang seremonial tahunan. Forum nasional yang menghadirkan delegasi dari 400 DPRD kabupaten se-Indonesia ini bertransformasi menjadi panggung desakan daerah terhadap pusat, terutama dalam menyikapi kemelut tata kelola keuangan daerah dan kepastian nasib Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hadir langsung dalam forum strategis tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Komisi II, H. Johansyah, S.E., M.I.P., menegaskan bahwa ADKASI harus mengambil peran lebih agresif sebagai jembatan penyeimbang antara parlemen daerah dan pemegang kebijakan di pusat.
“Harapan kami yang terbesar, ADKASI benar-benar terbukti menjadi wadah yang tepat dan efektif sebagai penyampai aspirasi, keresahan, serta harapan masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat selaku pemegang kebijakan tertinggi,” tegas Johansyah saat ditemui di sela-sela agenda audiensi di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Dalam konsolidasi nasional tersebut, terdapat dua agenda mendesak yang disuarakan oleh para wakil rakyat daerah:
-
Efektivitas dan Efisiensi APBD: Strategi navigasi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah serta tingginya beban pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten.
-
Kesejahteraan dan Kepastian Karier ASN: Perlindungan hak-hak Aparatur Sipil Negara serta kejelasan jaminan karier pegawai pemerintah di daerah.
Merespons tekanan aspirasi tersebut, forum ini menghadirkan jajaran pejabat tingkat atas untuk memberikan arah kebijakan teknis. Kementerian Dalam Negeri membawahi regulasi otonomi daerah, Kementerian ESDM memaparkan peta jalan ketahanan energi lokal, Anggota DPR-RI mengulas sinkronisasi legislasi nasional, sementara Kejaksaan Agung RI memberikan rambu-rambu pencegahan penyimpangan anggaran serta tata kelola penegakan hukum di daerah.
Bagi Johansyah yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Murung Raya, penguatan posisi bargaining ADKASI di tingkat pusat berbanding lurus dengan legitimasi DPRD di mata masyarakat lokal. Ia menilai, kebijakan nasional yang dilahirkan dari sinergi ini harus bersifat terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga kabupaten.
“Melalui penguatan ADKASI, kami ingin memastikan marwah, wibawa, dan fungsi DPRD tetap terjaga. Mulai dari peran politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, hingga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan,” ujar Johansyah menuntaskan keterangannya.
Kehadiran delegasi Murung Raya dalam perhelatan seperempat abad ADKASI ini diharapkan membawa oleh-oleh formulasi kebijakan strategis yang dapat segera diimplementasikan untuk mengakselerasi pembangunan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya.
