BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Aksesibilitas dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Selatan bakal melesat drastis. Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi memperkuat komitmen penuntasan proyek strategis daerah melalui penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan Bersama Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut serta Koridor Lintas Tengah Pulau Laut di Kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Langkah kolaboratif ini krusial untuk memangkas keterisolasian wilayah dan menekan biaya logistik di wilayah pesisir Kalimantan Selatan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar, memaparkan bahwa adendum kesepakatan ini mencakup tiga prioritas utama: pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mentewe, serta pembangunan jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut.
Untuk bentang utama dan sebagian jembatan pendekat Pulau Kalimantan–Pulau Laut, Ditjen Bina Marga mengucurkan dana kontrak sebesar Rp2,9 triliun. Saat ini, progres fisik pengerjaan telah menembus 68,2 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2028, lengkap dengan pelebaran jalan akses di kedua sisi.
“Penyelesaian jalan pendekat diserahkan kepada Pemkab Tanah Bumbu untuk sisi Batulicin, dan Pemkab Kotabaru untuk sisi Pulau Laut. Pembagian peran ini dilakukan guna mengakselerasi pengerjaan di lapangan,” ujar Roy.
Selain jembatan, perhatian khusus tertuju pada jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer yang menedot estimasi total anggaran Rp2 triliun. Skema pendanaannya dibagi menjadi dua sektor:
▪️APBN Kementerian PU (42 km, butuh Rp1,2 triliun): Saat ini telah dikerjakan sepanjang 6,4 km, menyisakan 35,6 km yang memerlukan pemenuhan anggaran Rp1,02 triliun.
▪️APBD (33 km, butuh Rp868 miliar): Telah berjalan sepanjang 12 km, menyisakan 21 km yang membutuhkan alokasi dana Rp760 miliar.
Roy menegaskan bahwa penandatanganan adendum ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan harus segera diterjemahkan ke dalam rencana kerja operasional yang terukur.
“Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyambut optimistis kepastian berlanjutnya proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Keberadaan jembatan dan jalan koridor ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru distribusi barang dan jasa di Kabupaten Kotabaru.
“Jembatan ini sudah sangat lama didambakan masyarakat. Kehadirannya kelak akan mempermudah aksesibilitas darat dan kelancaran arus penyeberangan, terutama memperlancar pendistribusian bahan pokok dan kebutuhan masyarakat,” kata Rusli yang didampingi Kepala Dinas PUPR H. Abdul Hamid dan Kepala Diskominfo H. Hendra Indrayana.
Agenda strategis ini turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan daerah, antara lain Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Ketua serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Hulu Sungai Tengah, hingga jajaran direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Bangun Banua.
