BANJARBARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pengelolaan Meratus UNESCO Global Geopark tidak boleh berhenti pada selembar sertifikat pengakuan internasional. Pengelolaan kawasan konservasi ini harus ditransformasikan secara konkret menjadi penggerak ekonomi, pariwisata, dan pelestarian budaya masyarakat lokal.
Pesan tegas tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UNESCO Global Geopark Tahun 2026 di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
“Di dalam Meratus tersimpan perjalanan panjang sejarah bumi, kekayaan keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya. Pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada pelestarian warisan geologi dan lingkungan, tetapi turut menjadi bagian dari pengembangan pariwisata, budaya, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ariadi membacakan arahan Gubernur di hadapan jajaran pemangku kepentingan, akademisi, dan pelaku usaha.
Gubernur menekankan Geopark Meratus merupakan aset lintas wilayah yang membutuhkan kolaborasi terpadu antara pemerintah daerah, badan pengelola, perguruan tinggi, hingga masyarakat lokal. Tanpa sinergi yang kuat, potensi besar pegunungan purba ini tidak akan memberikan dampak ekonomis yang optimal bagi warga sekitar.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Kalsel, Iwan Fitriady, mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri dengan predikat global yang telah diraih. Ia menyoroti agenda krusial yang sudah di depan mata, yakni proses revalidasi oleh UNESCO pada tahun 2028.
“Pengelolaan Geopark Meratus tidak boleh berhenti pada memperoleh status, tetapi harus memastikan nilai-nilai Meratus benar-benar dilindungi, dipahami, dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Iwan.
Menurut Iwan, tiga pilar utama yang wajib diperkuat menjelang revalidasi 2028 adalah konservasi, edukasi, dan penguatan ekonomi. “UNESCO memberikan pengakuan kepada Meratus, tetapi keberlanjutan Meratus ditentukan oleh apa yang kita lakukan bersama di lapangan,” tambahnya.
Di sisi teknis operasional, Plt. Kepala Dinas ESDM Kalsel, Endarto, membeberkan sejumlah tantangan nyata di lapangan yang harus segera diselesaikan melalui pemetaan bersama. Masalah penataan situs, kelestarian lingkungan, minimnya fasilitas interpretasi, infrastruktur pendukung, hingga kesiapan masyarakat dalam menyambut geowisata menjadi fokus utama yang dibahas dalam Rakornis ini.
“Kita dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan. Semoga pertemuan ini melahirkan kesamaan persepsi dan langkah-langkah konkret untuk memajukan geopark kita,” kata Endarto.
Melalui konsolidasi teknis ini, Pemprov Kalsel menargetkan peta jalan pengelolaan Geopark Meratus yang lebih terukur, sehingga keberadaan warisan geologi dunia ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Banua.(Adpim/Lenka)
