Kotabaru – LENTERA KALIMANTAN.NET – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait membahas penyelesaian kendala administrasi dokumen kapal nelayan. Dalam pembahasan tersebut, disepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih menjalani proses pengurusan dokumen.
Kesepakatan itu dihasilkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero mengungkapkan bahwa keterlambatan penerbitan dokumen kapal telah menyulitkan nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Selain menghambat pekerjaan, kondisi tersebut juga menambah beban biaya operasional bagi pemilik kapal maupun anak buah kapal.
Ia meminta agar instansi terkait memberikan kepastian penyelesaian dokumen serta meningkatkan koordinasi sehingga persoalan yang dihadapi nelayan dapat segera ditangani.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin melalui Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., menjelaskan bahwa proses penerbitan dokumen kapal masih terkendala kelengkapan administrasi dan tahapan pengukuran kapal.
Pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan serta meminta pemilik kapal segera melengkapi persyaratan yang masih kurang agar penerbitan sertifikat dapat diproses lebih cepat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan kelonggaran terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang dokumen kapalnya masih dalam proses pengurusan hingga akhir Desember 2026.
Meski demikian, nelayan tetap diminta memenuhi seluruh persyaratan administrasi agar kegiatan pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, turut mendukung langkah koordinasi antarlembaga untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, sekaligus memastikan aktivitas pelayaran tetap memperhatikan aspek keselamatan dan ketertiban.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD juga mengingatkan agar penyelesaian administrasi kapal memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Pasalnya, persoalan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pemilik kapal, tetapi juga menyangkut penghasilan anak buah kapal dan keluarga nelayan.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, saat menutup rapat menegaskan pentingnya tindak lanjut atas hasil kesepakatan. Beberapa langkah yang menjadi perhatian antara lain memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan melengkapi dokumen perikanan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna membantu penyelesaian dokumen perikanan yang masih terkendala.
Melalui langkah tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas melaut tetap berjalan dan perekonomian masyarakat pesisir dapat terjaga.
