Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menegaskan pentingnya memperkuat sinergi pengawasan demi mencegah pelanggaran pemilu sejak dini. Langkah kolaboratif antara legislatif, penyelenggara, dan pengawas pemilu dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi substantif di Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., saat menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) pada Jumat, 12 Juni 2026. Apresiasi ini mengalir dari seluruh jajaran dan staf Sekretariat DPRD Murung Raya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peran strategis lembaga pengawal etik tersebut.
“Integritas penyelenggara pemilu merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujar Rumiadi dalam pernyataan resminya.
Menurut Rumiadi, sejak didirikan pada 12 Juni 2012, DKPP RI telah membuktikan perannya sebagai garda terdepan dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di seluruh penjuru tanah air. Ia menilai tema HUT tahun ini, “Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu”, sangat relevan dengan tantangan politik kontemporer dan sejalan dengan upaya penguatan demokrasi yang bersih serta berkeadilan.
Konsistensi pengawasan etik yang dilakukan DKPP RI, lanjut Rumiadi, sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan dan proses pemilu berjalan profesional sekaligus bebas dari segala bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, DPRD Murung Raya mendorong agar nilai-nilai integritas ini tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan terus diinternalisasi hingga ke setiap tingkatan kelembagaan di daerah.
Menutup pernyataannya, Rumiadi berharap momentum peringatan usia ke-14 tahun ini dapat dijadikan refleksi bersama untuk terus mendongkrak kualitas pengawasan pemilu di Indonesia.
“Profesionalitas, independensi, dan integritas harus dijaga sebagai pilar demokrasi substantif di Indonesia,” pungkasnya.
