Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Murung Raya berkomitmen untuk merumuskan kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam forum Dialog Publik yang mempertemukan elemen pemerintah daerah, legislatif, akademisi, hingga tokoh masyarakat asal Murung Raya yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.
Hadir mewakili legislatif, Anggota Bapemperda DPRD Murung Raya, Runy, menyatakan bahwa seluruh masukan yang terhimpun dari warga perantauan ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses legislasi ke depan. Langkah ini diambil untuk memastikan produk hukum daerah tidak hanya lahir dari ruang sidang, melainkan mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh warga Murung Raya.
“Peraturan daerah yang berkualitas tidak lahir di ruang tertutup. Ia harus lahir dari aspirasi. Melalui dialog ini, kami ingin memastikan setiap regulasi yang kami bahas di DPRD benar-benar menjawab persoalan di lapangan dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat Murung Raya, baik yang ada di daerah maupun di perantauan,” tegas Runy di sela-sela acara yang digelar di salah satu hotel di Jakarta tersebut.
Forum strategis yang dihadiri ratusan peserta dengan busana resmi dan batik ini berlangsung dinamis dengan format diskusi meja bundar. Berbagai isu krusial daerah mengemuka secara tajam dalam ruang dialog, mulai dari lambatnya akselerasi pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, hingga strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Meskipun agenda ini bukan diinisiasi langsung oleh internal DPRD, kehadiran Bapemperda menjadi ruang krusial untuk menyamakan persepsi antara pengambil kebijakan di daerah dengan masyarakat yang merantau di ibu kota. Visualisasi layar LED bertuliskan “DIALOG PUBLIK” berornamen khas Dayak di dalam ruangan menjadi simbol kedekatan kultural yang tak terputus meski terpisah jarak geografis.
Bapemperda menilai keterlibatan aktif masyarakat perantauan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Kritik dan masukan dari akademisi serta organisasi kemasyarakatan di luar daerah dinilai sering kali lebih objektif dalam melihat ketimpangan di daerah asal.
Sebagai penutup, Runy menggarisbawahi bahwa produk hukum yang ideal harus memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi harga mati demi menghasilkan regulasi yang tepat sasaran.
“Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat adalah kunci. Dengan keterlibatan semua pihak, kami optimis kebijakan yang dihasilkan akan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
