Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada 2029. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan seluruh program perangkat daerah berjalan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, saat menjadi narasumber dalam Bincang Santai Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersama insan media di Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Suprapti menjelaskan, Bappeda memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam menyelaraskan RPJMD, visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, sepuluh janji kepala daerah, serta program seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pembangunan berjalan efektif dan terarah.
“Seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus bergerak dalam satu arah yang sama. Bappeda memastikan seluruh program SKPD selaras dengan RPJMD sehingga target pembangunan dapat tercapai secara efektif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator makro pembangunan Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga prevalensi stunting menjadi indikator yang mencerminkan kemajuan pembangunan daerah dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Suprapti mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat terhadap capaian pembangunan yang telah diraih pemerintah.
“Data resmi dari BPS menjadi acuan pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Tidak semua masyarakat memiliki persepsi yang sama, namun indikator statistik menunjukkan tren yang terus membaik,” jelasnya.
Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengarahkan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar yang dipadukan dengan program penguatan ekonomi daerah, termasuk bantuan keuangan sebesar Rp500 juta kepada setiap pemerintah kabupaten dan kota.
Strategi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui tiga klaster wilayah, yakni Banjarbakula, Sentuhan Bersujud, dan Banua Anam, yang dikembangkan berdasarkan karakteristik serta potensi unggulan masing-masing daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendukung pengembangan berbagai proyek strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kalimantan Selatan.
Selain mengawal perencanaan, Bappeda juga melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh SKPD melalui berbagai indikator, mulai dari capaian program, penyerapan anggaran, hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah.
“Hasil evaluasi ini menjadi dasar laporan kepada Gubernur sekaligus instrumen untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target yang telah direncanakan,” katanya.
Suprapti menambahkan, seluruh capaian pembangunan pada akhirnya akan tercermin dalam data statistik yang dirilis BPS sebagai ukuran objektif keberhasilan pembangunan daerah.
“Seluruh pembangunan yang dilakukan tetap mengacu kepada RPJMD sebagai pedoman utama. Dengan demikian, pembangunan berjalan terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
