BALANGAN – LENTERAKALIMANTAN.NET
Kepolisian Resor (Polres) Balangan mulai memperketat pengawasan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah hukum Kabupaten Balangan. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak “bocor” ke pihak yang tidak berhak dan mencegah terjadinya praktik penimbunan yang merugikan masyarakat luas.
Langkah proaktif ini melibatkan personel yang terjun langsung untuk melakukan monitoring intensif terhadap stok harian dan pola antrean kendaraan. Fokus utama petugas adalah memastikan setiap liter BBM subsidi jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar berhak, sesuai dengan kuota dan regulasi pemerintah.
“Kehadiran aparat kepolisian di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan masyarakat,” tulis keterangan resmi Polres Balangan mengenai misi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya bersifat administratif. Personel kepolisian melakukan pemeriksaan fisik terhadap ketersediaan stok di tangki pendam SPBU serta memantau pergerakan antrean untuk mendeteksi adanya kendaraan yang dimodifikasi atau pengisian berulang (langsir) yang mencurigakan.
Aspek utama yang menjadi sasaran monitoring meliputi:
-
Akurasi Stok: Memastikan data antara pengiriman dari depo dan penjualan di SPBU sinkron.
-
Ketertiban Antrean: Mencegah kemacetan di sekitar area SPBU yang dapat mengganggu lalu lintas umum.
-
Edukasi Publik: Memberikan imbauan langsung kepada konsumen agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum seperti penimbunan.

Selain aspek ekonomi, kegiatan ini merupakan strategi Polri dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM, fluktuasi distribusi sekecil apa pun berpotensi memicu gesekan di lapangan.
Monitoring ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait distribusi energi subsidi agar tetap stabil dan merata. Dengan pengawasan rutin yang transparan, diharapkan proses distribusi di Kabupaten Balangan berjalan lancar, tepat guna, dan meminimalisir ruang gerak bagi oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi di atas beban subsidi negara.












