Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada Sabtu, 3 Mei 2026, menjadi pengingat bagi penguatan tata kelola pemerintahan. Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imanudin, S.Pd.I., menegaskan bahwa pers yang merdeka dan beretika merupakan mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Imanudin, kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang krusial. Tanpa kontrol sosial dari media yang profesional, jalannya pemerintahan akan kehilangan arah.
“Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia. Pers yang bebas, profesional, dan beretika adalah mitra strategis negara dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat,” ujar Imanudin saat dihubungi, Sabtu (3/5/2026).
Imanudin memberikan apresiasi tinggi terhadap peran jurnalis di daerah dalam mengawal jalannya demokrasi. Ia menilai, para wartawan telah menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyuarakan fakta dan menjadi kanal aspirasi publik yang efektif.
“Rekan-rekan pers telah mengawal demokrasi, menyuarakan fakta, dan menjadi kanal aspirasi publik. Tanpa pers yang merdeka, kontrol sosial melemah. Tanpa pers yang bertanggung jawab, ruang publik kehilangan arah,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Imanudin menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik. Ia mendorong agar setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam konteks legislatif, ia menggarisbawahi pentingnya profesionalisme. Jabatan, baginya, bukan sekadar kehormatan melainkan tanggung jawab besar.
“Ketika regulasi disusun berbasis data, anggaran dialokasikan secara presisi, dan pengawasan dijalankan objektif, maka parlemen menjadi ruang kerja yang profesional, humanis, cerdas, dan harmonis. DPRD wajib menjadi teladan disiplin, etika, dan keberpihakan,” kata politisi PKS ini.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan APBD yang solutif. Imanudin menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran merupakan amanat rakyat yang harus dieksekusi dengan tepat waktu dan terukur hasilnya di lapangan. “Tidak ada ruang untuk inefisiensi,” tambahnya.
Terkait fokus kerja politiknya, Imanudin menekankan pada langkah-langkah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengedepankan program-program yang bersifat inklusif, seperti:
Peningkatan kualitas pendidikan dan akses layanan kesehatan.
Di akhir pernyataannya, Imanudin mengajak seluruh elemen—mulai dari ulama, umara (pemerintah), pers, hingga masyarakat—untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi antarpihak, menurutnya, adalah kunci agar Murung Raya tumbuh menjadi daerah yang maju, adil, dan berdaya saing.
“Ulama menuntun dengan nilai, umara mengeksekusi kebijakan, pers menyajikan data dan kontrol, masyarakat berpartisipasi aktif. Ketika pelayanan publik menjadi tujuan bersama, Murung Raya akan maju,” pungkasnya.(Lkg)
