JAKARTA LENTERAKALIMANTAN.NET
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menerima The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Penghargaan yang diberikan media nasional diadona.id tersebut menjadi apresiasi atas kebijakan kepala daerah laki-laki yang dinilai berdampak pada perempuan dan kelompok rentan. Di Kalsel, arah kebijakan tersebut mencakup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar.
Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhamad Muslim mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah membangun dengan prinsip bekerja bersama dan merangkul semua.
“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” terang Muhidin yang diwakili Muhamad Muslim.
Pembangunan inklusif menurut Pemprov Kalsel tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari seberapa luas akses dan kesempatan yang dibuka bagi masyarakat dengan kebutuhan berbeda.
Sejumlah agenda dalam 10 Janji Gubernur diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif menjadi ruang bagi UMKM, termasuk yang banyak digerakkan perempuan, sementara peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup ibu dan anak.
Program Paket A, B, dan C juga menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan kesetaraan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pelosok. Di sektor infrastruktur, pembangunan Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat kepulauan.
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan perlindungan perempuan dan anak. Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman pembentukan forum bersama untuk mencegah dan menangani kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak.
Forum tersebut menyasar lingkungan perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren. Langkah ini dinilai penting karena ancaman terhadap perempuan dan anak kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga ruang digital.
“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Muhidin.
Ancaman tersebut mencakup cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga paparan konten yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan moral anak.
Suara Anak Masuk dalam Arah Pembangunan
Pembangunan inklusif juga diarahkan melalui pelibatan anak dalam penyusunan kebijakan. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel memberikan ruang bagi anak menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut menjadi gambaran kebutuhan dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak serta perlindungan khusus. Pelibatan anak diharapkan membuat pembangunan lebih partisipatif, tepat sasaran, inklusif, dan ramah anak.
Muhidin menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak.”
Bagi Pemprov Kalsel, pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif merupakan satu ekosistem yang mencakup pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keamanan.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi berupaya memperluas kesempatan masyarakat untuk hidup, belajar, bekerja, berkembang, dan memperoleh perlindungan(mckalsel/lnk).
