BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel mengintensifkan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh dan permukiman melalui Rapat Koordinasi Penganggaran pada Lokus Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kalsel Tahun 2027. Forum strategis ini digelar di Aula Kantor Disperkim Kalsel, Banjarbaru, Jumat (30/10/2026).
Rakor tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah strategis, meliputi Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga DP3AKB.
Sekretaris Disperkim Kalsel, Ivonne Lestiyana, menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Diperlukan integrasi program lintas bidang mulai dari perbaikan rutilahu, pemenuhan air bersih, sanitasi, infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Berdasarkan hasil penilaian terhadap tiga nominasi lokus Pokja PKP tahun 2027, diperlukan tindak lanjut berupa penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan dari seluruh perangkat daerah sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta kemampuan anggaran masing-masing,” ujar Ivonne, Jumat (30/10/2026).
Ivonne menambahkan, keberhasilan intervensi penataan wilayah pada tahun-tahun sebelumnya—seperti di kawasan Mantuil Kota Banjarmasin pada 2025 dan Desa Baringin Kabupaten Tapin pada 2026—menjadi acuan penting efektivitas kerja sama tim. Melalui sinergi penganggaran tahun 2027 ini, Pemprov Kalsel menargetkan penanganan lokus prioritas dapat tuntas secara terpadu dan berkelanjutan(mckalsel/lnk).
