PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Gedung DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mendadak menjadi pusat perhatian publik pada Senin, 9 November 2026. Di tempat inilah denyut nadi aspirasi dari pelosok desa dipertemukan dengan meja kebijakan eksekutif dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026.
Sidang yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, S.E., S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah, S.H.I., serta dihadiri oleh 17 anggota dewan dari berbagai lintas fraksi. Kehadiran para legislator ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam mengawal amanah konstitusi dan kepentingan masyarakat di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
Tidak hanya jajaran legislatif, jalannya sidang paripurna juga memperlihatkan soliditas kepemimpinan daerah dengan hadirnya Bupati Murung Raya Heriyus Midel Yoseph, S.E., didampingi Sekretaris Daerah Dra. Lynda Kristiane, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan satu meja antara legislatif dan eksekutif ini menegaskan sinergi kuat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Rumiadi menekankan pentingnya ruang dialog yang terbuka dalam setiap proses legislasi. Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika sehat demokrasi untuk menyaring kebijakan yang paling berpihak kepada publik.
“Kita hadir untuk menyimak, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi terbaik dari setiap perbedaan. Dalam musyawarah tentu ada pandangan pro dan kontra, namun dari sanalah lahir keputusan yang paling adil,” ujar Rumiadi di hadapan peserta sidang.
Agenda strategis pertama yang dibahas dan disepakati dalam paripurna tersebut adalah persetujuan bersama terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kedua produk hukum ini dirancang melalui kajian matang agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menjadi landasan operasional pembangunan yang lebih terarah di Kabupaten Murung Raya.
“Peraturan Daerah bukan untuk mempersulit rakyat, melainkan untuk melindungi rakyat, menata pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan di atas aturan yang jelas dan berkeadilan,” tegasnya.
Memasuki agenda kedua, ruang sidang diisi dengan penyampaian laporan hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Laporan ini merangkum seluruh temuan dan keluhan riil yang diserap para anggota dewan saat turun langsung menemui konstituen di berbagai daerah pemilihan—mulai dari kawasan permukiman hingga wilayah pedalaman.
Sejumlah isu krusial mendominasi aspirasi warga, di antaranya:
-
Infrastruktur Dasar: Permintaan perbaikan jalan penghubung utama antara Permata Intan dan Sumber Barito, serta pembangunan jembatan strategis.
-
Sektor Ekonomi Kerakyatan: Pengembangan lahan pertanian produktif guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
-
Pelayanan Publik: Peningkatan mutu layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, pemerataan akses kelistrikan, serta ketersediaan air bersih di seluruh pelosok kecamatan.
Seluruh catatan hasil reses tersebut diserahkan secara resmi untuk ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam program pembangunan serta alokasi anggaran daerah yang nyata.
Rapat Paripurna Ke-7 ini ditutup dengan optimisme tinggi, setiap keputusan yang diambil di Puruk Cahu akan membawa dampak langsung bagi warga di seluruh wilayah kecamatan—dari Permata Intan hingga Sumber Barito, Laung Tuhup hingga Tanah Siang, serta Barito Tuhup Raya.
Menutup jalannya persidangan, Rumiadi menyampaikan pesan penuh harap agar sinergi antara DPRD dan Pemkab Murung Raya terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.
“Insya Allah, dari paripurna ini kita bawa terang untuk masyarakat. Dari aspirasi yang diserap melalui reses, kita wujudkan dalam kebijakan. Dari Ranperda yang disepakati bersama, kita hadirkan kepastian hukum untuk kesejahteraan Murung Raya,” pungkasnya.
Informasi ini disebarluaskan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008.
(muslim)
