Puruk Cahu — LENTERAKALIMANTAN.NET
Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks, arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mulai mengalami penyesuaian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menegaskan pentingnya keterlibatan publik dan lintas sektoral dalam menyusun arah baru kebijakan tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik Pertama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025–2029, di Puruk Cahu. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda administratif seremonial belaka.
“Konsultasi publik merupakan ruang bersama bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan rakyat, kemampuan daerah, dan kelestarian lingkungan,” ujar Bebie, Kamis, 12 November 2026.
Ia menilai perubahan RPJMD mendesak dilakukan secara cermat dan terukur. Langkah ini diperlukan agar seluruh program prioritas kepala daerah terakomodasi dengan baik, tanpa mengorbankan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan masa depan wilayah.
Dalam pandangan lembaga legislatif, dokumen perencanaan yang matang membutuhkan komitmen konkret dari birokrasi di tingkat operasional. Bebie secara khusus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sekadar hadir, melainkan aktif terlibat dalam memberikan masukan serta menyelaraskan program kerja masing-masing.
Setiap instansi dituntut untuk terbuka memaparkan data riil, persoalan di lapangan, serta usulan program secara transparan. Tujuannya agar tidak ada program strategis yang terlewat dalam proses evaluasi maupun penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Bebie menegaskan, sinergi lintas sektor adalah kunci utama agar roda pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam satu orkestrasi kebijakan yang harmonis.
Lebih lanjut, politisi senior ini mengingatkan bahwa instrumen KLHS harus berfungsi sebagai pagar pengaman lingkungan yang efektif. Pembangunan yang abai terhadap daya dukung alam dikhawatirkan justru melahirkan krisis baru bagi masyarakat adat maupun warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor agraria, hutan, dan aliran sungai.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan daerah, serta kelestarian lingkungan. Karena itu, sinergi seluruh OPD sangat diperlukan agar program-program prioritas dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, DPRD Murung Raya berharap seluruh masukan pemangku kepentingan terakomodasi secara optimal guna menyempurnakan dokumen perubahan RPJMD. Lembaga legislatif, kata Bebie, akan terus mengawal proses tersebut hingga kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian ekologis di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
(Muslim)


