Murung Raya – LENTERAKALIMANTAN.NET-
Polemik kebijakan kerja sama media satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika SP Kabupaten Murung Raya memasuki babak dialog terbuka di Gedung Paleno DPRD Kabupaten Murung Raya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan legislatif, pemerintah daerah, dan awak media setempat, seluruh pihak berupaya menyamakan persepsi agar aturan main kemitraan pers tidak memicu ketimpangan di lapangan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., bersama jajaran dewan dan sekretariat ini dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika SP Murung Raya, Asisten I dan Asisten III Setda Murung Raya, serta para wartawan dari berbagai media. Forum tersebut digelar bukan untuk saling menyalahkan, melainkan meluruskan kesalahpahaman terkait maksud Surat Edaran Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengajuan kerja sama media satu pintu.
Dalam forum itu, para wartawan yang hadir sepakat mendorong agar pola kerja sama media meminimalkan potensi kepincangan dengan bertumpu pada prinsip “berdiri di atas dua kaki”.
-
Tertib Administrasi: Pelaksanaan kerja sama media mengikuti aturan, syarat, dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Perbup.
-
Keadilan dan Keterbukaan: Skema kerja sama dijalankan secara transparan, tidak berpihak pada kelompok tertentu, serta memberi kesempatan setara bagi media yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan instansi terkait.
Prinsip tersebut dinilai penting agar kemitraan tidak sekadar patuh secara administratif, tetapi juga kuat dari sisi keadilan dan etika publik. Keadilan yang dimaksud mencakup perlakuan yang setara bagi media yang memenuhi kriteria, profesionalitas wartawan, serta hak masyarakat memperoleh informasi yang benar tanpa ada pihak yang dianaktirikan atau dikucilkan.
Selama pembahasan, ditegaskan pula peran Diskominfo SP Murung Raya sebagai perangkat daerah yang mengelola komunikasi dan informatika, mengelola informasi publik di lingkungan pemda, menjadi penghubung publikasi antara pemerintah daerah dan media, serta menjalankan administrasi kerja sama media sesuai Perbup.
Pelaksanaan fungsi tersebut diarahkan agar tetap selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diskominfo ditempatkan sebagai pengelola dan penghubung, bukan pembatas atau penghalang hak pers.
RDP juga menekankan perlunya keseimbangan tiga fungsi utama:
-
Pemerintah daerah (melalui Diskominfo) menjalankan pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
-
DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan kerja sama media dan pengelolaan anggaran publik.
-
Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi yang benar sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Sejumlah ketentuan administratif turut dibahas bersama agar memiliki tafsir yang seragam di lapangan, antara lain kewajiban pajak, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta kejelasan kantor resmi dan kepala biro (kabiro). Pembahasan ini diarahkan untuk memperjelas pedoman sekaligus mendorong toleransi selama masa transisi dan pemenuhan administrasi.
Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi bersama anggota dewan—yakni Olivia Wiswanti, Tuti Marheni, H. Barlin, dan Frederich D. Yoga—sejalan dengan pandangan Asisten I, Asisten III, dan Kepala Dinas Kominfo SP, penilaian publik pada akhirnya bertumpu pada fakta dan hasil kerja nyata, bukan sekadar ucapan. Komitmen pengawalan juga ditegaskan agar hasil kesepakatan di Gedung Paleno tidak berhenti di atas kertas, melainkan terwujud dalam praktik kemitraan media yang terbuka dan adil bagi masyarakat Murung Raya.
(muslim)


