MURUNG RAYA — LENTERAKALIMANTAN.NET

Tiga legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya memfokuskan kerja parlemen mereka pada pengawalan anggaran serta pemerataan pembangunan di tingkat desa. Melalui penempatan di Komisi II dan Komisi III, ketiganya berupaya memastikan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyentuh sektor ekonomi kerakyatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.

Ketiga wakil rakyat tersebut adalah Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya H. Barlin, S.E., Anggota Komisi II Imanudin, S.Pd.I., serta Anggota Komisi III Fitradi Faiq. Alih-alih mengandalkan kegiatan seremonial, mereka memusatkan advokasi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di ruang sidang legislatif.

Di Komisi II, H. Barlin memprioritaskan pengawalan regulasi serta alokasi anggaran daerah agar berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta pedagang pasar tradisional. Menurutnya, penyusunan APBD harus berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga di tingkat bawah dan tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

“PKS hadir dari akar rumput, demi akar rumput, dan untuk akar rumput. Kami tidak akan pernah meninggalkan masyarakat. Kami ada karena rakyat, dan kami bekerja untuk rakyat,” ujar Barlin dalam keterangannya.

Masih di komisi yang sama, Imanudin mengarahkan fokus kerjanya pada pembenahan sektor pendidikan dan pelayanan publik. Ia menyoroti ketimpangan tenaga pengajar di ruang kelas serta minimnya fasilitas pendukung di sekolah dan madrasah wilayah pedesaan. Selain menyerap keluhan melalui agenda reses dan kunjungan kerja formal, Imanudin membuka jalur komunikasi harian bagi warga agar setiap aspirasi dapat dikawal hingga tahap realisasi.

“Kami ingin memastikan anak-anak Murung Raya mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pembinaan karakter yang kuat, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil. Itulah perjuangan PKS,” kata Imanudin.

Sementara itu, pemerataan infrastruktur dasar menjadi agenda utama Fitradi Faiq di Komisi III. Ia menilai pembangunan daerah tidak boleh terpusat di kawasan perkotaan saja, melainkan harus menjangkau wilayah terisolir melalui pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga perluasan jaringan listrik.

“Pembangunan harus sampai ke desa-desa. Jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum harus dirasakan oleh masyarakat akar rumput. Itu yang terus kami kawal di Komisi III,” tegas Fitradi.

Fitradi juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya proyek pembangunan di lingkungan masing-masing guna mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

Bagi jajaran legislator PKS Murung Raya, efektivitas kerja wakil rakyat tidak diukur dari intensitas tampil di ruang publik, melainkan dari seberapa besar kebijakan dan pos anggaran yang berhasil diperjuangkan di meja sidang. Pengelolaan potensi sumber daya alam di Murung Raya dinilai harus berujung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Komitmen kerja harian di parlemen tersebut merujuk pada prinsip dasar pelayanan publik yang mereka usung secara kolektif. “PKS bukan partai yang hanya datang saat membutuhkan suara. PKS adalah partai yang datang saat rakyat membutuhkan bantuan. Dari akar rumput kami berasal, demi akar rumput kami bekerja, dan untuk akar rumput kami berjuang,” demikian pernyataan sikap jajaran legislator PKS Murung Raya.

(muslim)