BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Para lulusan pelatihan didorong untuk menjadi agen perubahan di instansi masing-masing serta mempersiapkan diri menghadapi penerapan sistem manajemen talenta ASN.
Baca Juga:
Penutupan pelatihan yang dilaksanakan di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (22/7/2026), dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Muhammad Syarifuddin menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan bukan merupakan akhir dari proses pembelajaran, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengimplementasikan kompetensi yang telah diperoleh selama pelatihan.
“Pelatihan ini adalah awal dari tanggung jawab saudara-saudara yang lebih besar, khususnya untuk mengimplementasikan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.
Ia meminta seluruh peserta mampu mengaktualisasikan rencana aksi perubahan yang telah disusun selama pelatihan sehingga tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.
“Saya berharap rencana aksi perubahan yang telah disusun selama pelatihan dapat diaktualisasikan secara nyata, jangan hanya disimpan di dalam laci. Ketika kembali ke satuan kerja masing-masing, saudara harus menjadi model, menjadi contoh dalam mengimplementasikan perubahan,” katanya.
Menurutnya, lulusan PKA harus mampu menjadi agent of change yang mendorong terciptanya budaya kerja yang inovatif, efektif, dan adaptif di lingkungan kerjanya masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyatakan kesiapan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan sistem manajemen talenta ASN pada tahun ini. Sertifikat kompetensi, termasuk sertifikat PKA, akan menjadi salah satu komponen penilaian dalam sistem tersebut.
“Dengan adanya sertifikat PKA ini tentu akan menambah poin dalam manajemen talenta. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan kesiapan kepada BKN untuk menerapkan manajemen talenta. Insya Allah tahun ini mulai diterapkan sehingga pengisian jabatan ke depan akan lebih mengedepankan kompetensi dan rekam jejak berdasarkan talent pool,” jelasnya.
Ia menambahkan, penilaian dalam manajemen talenta dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kinerja, perilaku kerja, kemampuan berkolaborasi, hingga rekam jejak pengembangan kompetensi setiap ASN.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Mahdiansyah, menjelaskan bahwa seluruh peserta telah mengikuti proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan dan implementasi aksi perubahan di instansi masing-masing.
“Seluruh peserta telah menyusun laporan implementasi aksi perubahan dan mempresentasikannya dalam seminar yang dilaksanakan pada 21 Juli 2026. Aksi perubahan tersebut merupakan aktualisasi kompetensi manajerial peserta sebagai pemimpin perubahan di instansinya masing-masing,” jelas Mahdiansyah.
Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan, sebanyak 15 peserta meraih predikat Sangat Memuaskan dan 25 peserta memperoleh predikat Memuaskan. Aksi perubahan yang dihasilkan peserta dengan predikat tertinggi dinilai berpotensi untuk diikutsertakan dalam Jambore Aksi Perubahan tingkat nasional.
Lima peserta terbaik Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 adalah Robi Cahyadi, Muhammad Fahrurazi, Hatmiati, Nanang Asari, dan Fahru Rijal.
Melalui pelaksanaan PKA Angkatan I Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir pemimpin-pemimpin administrator yang adaptif, inovatif, berintegritas, serta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Banua(mckalsel/lnk).
