Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem di Kalimantan Selatan kian mendekati puncaknya. Mengantisipasi eskalasi bencana tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pos Pantau Pengayuan, Liang Anggang, Banjarbaru, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Inspeksi lapangan usai agenda silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalsel ini bertujuan memastikan kesiapan total seluruh unsur—mulai dari kesiapsiagaan personel, kelayakan sarana-prasarana, sistem pemantauan terkini, hingga efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut jajaran Forkopimda Kalsel, unsur TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Kalsel, Manggala Agni, Basarnas, hingga relawan masyarakat.
Di lokasi pos pantau, Menko Polkam menerima paparan komprehensif mengenai peta kerawanan dan dinamika terkini titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Selatan. Selain mengecek kelaikan alat pemadam, Djamari menyempatkan berdialog mendalam dengan para petugas lapangan.
“Dari hasil peninjauan yang saya lakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terhadap sejumlah titik kebakaran, saya merasa optimistis bahwa situasi ini dapat kita tangani. Seluruh dukungan yang diperlukan telah tersedia, sehingga tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi apabila semua pihak bekerja sama,” ujar Djamari di lokasi.
Pemerintah pusat mendesain skema penanganan cepat (quick response) untuk menekan luasan karhutla di darat maupun udara. Salah satu strategi krusial yang disiapkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan, yang akan dieksekusi menyesuaikan kondisi dinamika atmosfer.
Djamari menegaskan, fleksibilitas operasi udara menjadi pertimbangan utama agar penanganan tidak terkendala waktu.
“Saat ini berbagai langkah penanganan telah disiapkan, mulai dari operasi pemantauan hingga operasi modifikasi cuaca. Begitu cuaca mendukung, operasi bisa segera dilakukan, bahkan pada malam hari apabila telah dikoordinasikan dengan pihak bandara,” jelas mantan Pangkostrad tersebut.
Meski demikian, Menko Polkam menggarisbawahi bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh bertumpu sepenuhnya pada bahu pemerintah dan aparat keamanan. Peran edukasi masyarakat dan pengawasan publik melalui pers menjadi benteng utama pencegahan awal.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya juga meminta rekan-rekan pers untuk mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan. Persoalan lingkungan pada hakikatnya adalah persoalan keselamatan manusia,” tegas Djamari.
Sinyal kewaspadaan tinggi dari pemerintah pusat ini direspons langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen daerah untuk memperkuat lini pertahanan di tingkat tapak.
Menurut Hasnuryadi, kecepatan merespons titik api (early detection & rapid response) sebelum membesar menjadi penentu utama agar Kalsel terhindar dari darurat kabut asap.
“Kita terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan bersama. Arahan dari pemerintah pusat menjadi penguatan bagi kita semua untuk bergerak cepat, terutama dalam pencegahan dan penanganan karhutla,” tutur Hasnuryadi.
Kunjungan kerja Menko Polkam ini diharapkan mampu memicu konsolidasi terpadu antarinstansi di Kalsel, sehingga langkah mitigasi karhutla pada puncak kemarau 2026 dapat berjalan efektif demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian ekosistem.
