BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat benteng pertahanan ekonomi daerah di tengah ancaman fluktuasi harga komoditas global. Meski pertumbuhan ekonomi Kalsel pada 2025 menembus angka 5,22 persen—melampaui catatan nasional sebesar 5,11 persen—pemerintah daerah menyadari capaian tersebut rentan rapuh selama ketergantungan pada sektor ekstraktif belum terkikis.
Langkah antisipasi itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Lantai VI Kanwil Bank Indonesia Kalsel, Banjarmasin, Kamis, 24 September 2026.
Syarifuddin mengungkapkan, Pemprov Kalsel menyiapakan tiga strategi utama untuk memperkuat fondasi ekonomi: menjaga daya beli masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi non-ekstraktif, serta mengoptimalkan kualitas belanja APBD sekaligus memperluas skema pembiayaan eksternal.
“Struktur ekonomi Kalsel masih bertumpu pada sumber daya alam, terutama batubara, sehingga mudah terguncang oleh pergerakan harga komoditas dunia. Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dan dana desa mempersempit ruang fiskal,” kata Syarifuddin.
Guna merespons tantangan fiskal tersebut, Pemprov Kalsel menetapkan stabilitas harga dan pengendalian inflasi sebagai fondasi paling dasar. Kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota bakal makin diperketat.
Pada tingkatan kedua, tumpuan ekonomi mulai digeser ke sektor non-ekstraktif seperti pertanian, ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata. Pemprov Kalsel juga memastikan pengawalan terhadap program hilirisasi industri.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” ujar Syarifuddin.
Adapun strategi ketiga berfokus pada efisiensi belanja daerah. APBD diarahkan khusus pada program-program produktif yang dampaknya langsung dirasakan warga. Untuk menutupi keterbatasan anggaran daerah dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar, Pemprov Kalsel membuka pintu lebar-lebar bagi investasi swasta dan skema kemitraan lewat komitmen percepatan perizinan.
Syarifuddin menegaskan muara dari seluruh integrasi kebijakan ini adalah ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil berjalan pada jalurnya masing-masing, tetapi masyarakatlah yang merasakan dampaknya, baik di pasar, di lahan pertanian, dan di tempat usaha, yang menjadi pusat aktivitas perekonomian warga,” tuturnya.
Kegiatan bertema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” ini turut mengupas berbagai pemetaan risiko daerah melalui diskusi panel. Sesi tersebut menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta ekonom Muhammad Faisal.
Diskusi interaktif ini juga mendapat tanggapan krusial dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) guna merumuskan rekomendasi pemulihan ekonomi daerah yang presisi.
(adpim/royyan)
