KALSEL LENTERAKALIMANTAN.NET
Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi teknis terkait tata ruang dan kepastian legalitas lahan untuk mematangkan pengembangan kawasan wisata Bawah Jembatan Barito, Kabupaten Barito Kuala (Batola). Langkah ini diwujudkan melalui konsultasi intensif bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala Dispar Kalsel Iwan Fitriady, melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Muhammad Yosalvina Yovani, menjelaskan koordinasi ini berfokus pada analisis penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemetaan batas kawasan, serta kejelasan status hak atas tanah di lokasi destinasi.
Menurut Yosalvina, kawasan Bawah Jembatan Barito menyimpan potensi strategis untuk ditata menjadi ruang terbuka publik, pusat kegiatan ekonomi kreatif, serta destinasi wisata ikonik berbasis perairan sungai yang memperkuat konektivitas antarwilayah Banua.
“Kawasan Bawah Jembatan Barito memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka publik, pusat kegiatan ekonomi kreatif, serta destinasi wisata ikonik berbasis sungai. Koordinasi bersama ATR/BPN Kabupaten Barito Kuala sangat krusial untuk memastikan masterplan dan pengembangan fisik selaras dengan RTRW serta aturan pertanahan yang berlaku,” ujar Yosalvina, Kamis (22/10/2026).
Yosalvina menegaskan kepastian aspek legalitas dan tata ruang menjadi pijakan utama guna memberikan jaminan keamanan investasi, kepastian hukum, serta keamanan bagi para wisatawan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu mempercepat penataan destinasi terintegrasi yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
(mckalsel/lnk).
