BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Strategis (Rakorgis) bersama Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalsel di Banjarbaru, Senin (12/10/2026). Forum ini difokuskan untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik dan keamanan siber sekaligus menyerap aspirasi terkait kendala pembangunan di daerah.
Rakorgis diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, guna mengidentifikasi berbagai tantangan operasional yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya menyangkut keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta alokasi anggaran.
TAG Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Muhammad Amin, menjelaskan bahwa hasil inventarisasi masalah di Diskominfo Kalsel akan dirumuskan sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi Gubernur Kalsel.
“Hari ini kita sesuai arahan Pak Gubernur Kalsel mendatangi SKPD-SKPD, termasuk Diskominfo, untuk berdiskusi terkait kendala pelaksanaan program. Hal ini nantinya dilaporkan kepada Pak Gubernur agar ada penyesuaian SDM maupun anggaran demi mendukung ketercapaian program kerja pemda,” ujar Muhammad Amin.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan komitmen instansinya dalam mengelola komunikasi publik secara transparan, berbasis data, dan terukur di tengah dinamika arus informasi yang cepat.
“Prinsipnya jelas: jika ada kritik kebijakan, dijawab dengan data. Jika ada keluhan, selesaikan layanannya. Jika ada hoaks, lakukan verifikasi dan klarifikasi. Serta jika ada dugaan pidana, lakukan dokumentasi dan koordinasi hukum,” tegas Muslim.
Dalam pemaparannya, Diskominfo Kalsel mencatat terdapat 127.718 peringatan keamanan siber sepanjang Januari hingga September 2026, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada Juni sebanyak 21.049 peringatan. Di sisi lain, penetrasi infrastruktur digital mencatat wilayah bebas blankspot di Kalsel telah mencapai 96 persen hingga pertengahan tahun 2026(mckalsel/lnk).
