PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kepungan kabut asap pekat di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya kini resmi membahayakan sektor kesehatan dan pendidikan. Menanggapi situasi kritis tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar diskusi strategis untuk mendesak langkah konkret tanggap darurat dari pemerintah daerah.
Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menegaskan krisis asap yang kian memburuk pascakemarau panjang sepanjang September hingga awal Oktober 2026 ini tidak lagi bisa dipandang sebatas krisis lingkungan biasa.
“Karhutla dan kabut asap ini sudah menyelimuti hampir seluruh Murung Raya. Ini bukan sekadar kebakaran lahan, ini adalah darurat kemanusiaan yang mengancam kesehatan pernapasan anak-anak kita, proses belajar mengajar di sekolah, ekonomi, dan keselamatan transportasi,” kata Rumiadi dalam diskusi strategis di gedung DPRD Murung Raya, Puruk Cahu, Rabu (7/10/2026).
Rumiadi menekankan pentingnya respons cepat dan terstruktur dari jajaran eksekutif. “Pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa harus satu komando, satu data, satu aksi,” ujarnya.
Kondisi cuaca ekstrem menjadi pemicu utama melonjaknya titik api. Meskipun sempat diguyur hujan singkat, kemarau berkepanjangan membuat hamparan lahan gambut di Bumi Tana Malai Tolung Lingu mengering dan rapuh, menjelma menjadi bom waktu yang siap membakar kapan saja.
Anggota Komisi I DPRD Murung Raya yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Imanudin, menyoroti dampak langsung paparan asap terhadap kelompok rentan. Pihaknya mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta terganggunya kegiatan belajar-mengajar.
“Sebagai Komisi yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, kami sangat khawatir. Setelah kemarau panjang ini, lahan gambut sangat kering dan mudah terbakar. Asap ini mengakibatkan lonjakan kasus ISPA pada anak-anak dan lansia, serta memaksa sekolah untuk meliburkan siswa. Kita tidak bisa abai,” kata Imanudin.
Imanudin mendesak pemerintah daerah segera mengambil tindakan operasional di tingkat tapak guna menekan dampak buruk asap.
“Kita perlu inisiatif konkret pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali posko-posko siaga Karhutla di setiap desa, melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), membagikan masker gratis ke sekolah-sekolah, dan memastikan Puskesmas siaga dengan oksigen dan obat-obatan ISPA,” tuturnya.
Guna memutus rantai krisis dan meminimalisasi kerugian masyarakat, DPRD Murung Raya merumuskan tiga rekomendasi kebijakan utama bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya:
-
Pencegahan Hulu-Hilir: Mengguncang sosialisasi larangan pembakaran lahan serta meningkatkan frekuensi patroli terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan pemerintah desa.
-
Penanganan Darurat Kesehatan dan Pendidikan: Distribusi masker standar N95 secara gratis untuk pelajar dan kelompok rentan, penerapan protokol pembatasan aktivitas luar ruangan, penyiapan skema belajar daring jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai level berbahaya, serta penyiapan layanan darurat di faskes.
-
Alokasi Anggaran Berjenjang dan Transparan: Mendorong pengerahan dana darurat karhutla hingga tingkat desa, lengkap dengan penyediaan alat pemadam portabel dan saluran komunikasi cepat tanggap.
Langkah responsif DPRD ini diharapkan dapat memaksimalkan koordinasi lintas sektor demi menjamin hak warga atas udara bersih, kesehatan, dan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Murung Raya.
(muslim)
