PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemasangan papan informasi pada setiap proyek pembangunan pemerintah kembali menjadi sorotan keras di Kabupaten Murung Raya. Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya, H. Barlin, S.E., menegaskan bahwa penyediaan papan proyek merupakan kewajiban mutlak sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan sarana kontrol sosial bagi masyarakat.
Barlin menilai, keterbukaan informasi harus diterapkan secara menyeluruh tanpa membedakan sumber pendanaan. Baik proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Desa (DD), seluruhnya wajib memasang papan pengumuman secara transparan di lokasi kegiatan.
“Menurut pengamatan saya, papan pengumuman atau spanduk proyek merupakan wujud keterbukaan informasi publik bagi masyarakat sebagai terminal kontrol sosial,” kata Barlin, Kamis (08/10/26)
Legislator senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merinci, papan informasi proyek tidak boleh sekadar formalitas. Papan tersebut wajib memuat rincian teknis pelaksanaan kegiatan, mulai dari sumber dana, jangka waktu pekerjaan, volume kegiatan, hingga dimensi panjang dan lebar bangunan. Detail data ini dinilai krusial agar publik dan lembaga pengawas dapat memantau kesesuaian antara perencanaan dan realisasi fisik di lapangan.
“Dengan demikian akan mudah diawasi dan dikontrol oleh masyarakat dan setiap lembaga. Setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran dana negara, rakyat berhak tahu,” tegasnya.
Selain masalah transparansi teknis, Komisi II DPRD Murung Raya mengimbau agar seluruh alokasi anggaran negara dieksekusi sesuai petunjuk teknis (Juknis) serta diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Barlin mendesak penguatan kolaborasi di tingkat tapak guna memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkeadilan. Sinergi antara Ketua RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat harus dikedepankan dalam setiap forum musyawarah pembangunan desa.
(muslim)
