
PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET-
Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi Partai Nasdem, Tuti Marheni, S.E., melempar kritik sekaligus alarm keras terhadap pola eksekusi pembangunan di daerahnya. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan lahir dari megahnya dokumen perencanaan, melainkan dari rantai kerja kebijakan yang akuntabel dan konsisten.
Hal tersebut disampaikannya langsung kepada awak media di Puruk Cahu pada Minggu, 13 Juli 2026.
Tuti menilai, Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebenarnya telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyasar kebutuhan dasar publik. Sayangnya, program-program tersebut berisiko menjadi macan kertas dan kehilangan dampak nyata jika sistem pelaksanaannya di lapangan tidak terukur.
“Daerah maju dan masyarakat sejahtera tidak lahir dari dokumen perencanaan saja. Kita membutuhkan rantai kerja yang utuh: perencanaan yang berbasis data, penganggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berkelanjutan. Jika tiga pilar ini berjalan selaras, maka hasilnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Tuti.
Lebih jauh, legislator Nasdem ini menggarisbawahi titik lemah yang kerap terjadi dalam birokrasi, yakni ego sektoral dan lemahnya koordinasi. Ia mendesak adanya sinergi total antara pihak eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sipil untuk mengawal program prioritas agar tidak melenceng dari target sasaran.
“Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan sebaik apa pun bisa kehilangan arah. Di legislatif, kami memiliki fungsi mengawal, mengevaluasi, dan memastikan setiap kebijakan dijalankan secara transparan. Itu bentuk tanggung jawab kami kepada publik,” kata Tuti menjelaskan posisi parlemen.
Oleh karena itu, Tuti mendorong agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Murung Raya segera meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola anggaran mereka. Profesionalisme birokrasi, menurutnya, adalah harga mati agar pembangunan tidak mandek dan memiliki kualitas jangka panjang.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa DPRD akan memperketat fungsi pengawasan anggaran demi memastikan setiap sen dana publik kembali ke kantong masyarakat dalam bentuk asas manfaat, bukan sekadar habis untuk acara formalitas.
“Fokus kami sederhana: memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program yang lahir benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Murung Raya. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi perubahan nyata di lapangan,” pungkasnya.(Muslim)










