KOTABARU — LENTERAKALIMANTAN.NET–
Pemerintah Kabupaten Kotabaru meluncurkan strategi ganda untuk menekan laju inflasi daerah yang kerap dipicu oleh tantangan geografis wilayah kepulauan. Selain membuka Bazar Dagang 2026 di Halaman Pasar Limbur Raya, Kamis (20/8/2026), Pemkab Kotabaru resmi merilis aplikasi digital KEPO (Kebutuhan Pokok) dan mengoperasikan Kios Jukung Pangan.
Langkah strategis yang digelar dalam rangkaian HUT ke-81 RI ini difokuskan untuk memotong rantai distribusi barang yang melambungkan biaya logistik di tingkat konsumen.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, H. Muhammad Maulidiansyah, menjelaskan bahwa intervensi pasar dan efisiensi distribusi amat krusial bagi Kotabaru. Meski inflasi per Juli 2026 berhasil ditekan ke angka 3,41 persen—membaik drastis dibanding Februari yang sempat menyentuh 6,46 persen—posisi geografis antarpulau tetap menjadi ancaman laten stabilitas harga.
“Kondisi kepulauan membuat distribusi barang dari luar daerah membutuhkan biaya transportasi tinggi. Melalui Bazar Dagang yang berlangsung 20–22 Agustus ini, masyarakat mendapatkan akses bahan pokok berharga murah langsung dari 25 distributor dan 20 UMKM,” ujar Maulidiansyah.
Guna memperkuat pengawasan dan efisiensi jangka panjang, Pemkab Kotabaru mengombinasikan pendekatan teknologi dan transportasi lokal:
-
Aplikasi KEPO: Sistem pemantauan harga real-time di pasar tradisional yang memuat komoditas vital seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan. Fitur ini memudahkan warga membandingkan harga sekaligus menjadi alat deteksi dini bagi pemda untuk memantau disparitas harga.
-
Kios Jukung Pangan: Kolaborasi Pemkab Kotabaru bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Kios berbasis armada perairan ini bertugas mendistribusikan pasokan beras, minyak goreng, cabai, dan telur secara langsung ke masyarakat pesisir guna memangkas biaya angkut logistik laut.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di wilayah pulau tidak bisa hanya mengandalkan kelancaran distribusi, tetapi juga penguatan produksi pangan lokal dari hulu ke hilir.
“Kotabaru ini wilayah kepulauan. Saat terjadi kenaikan harga yang dipengaruhi BBM, barang dari luar harus menyeberang lagi sehingga biaya angkut membengkak. Karena itu, jika produksi pangan lokal kita bagus di sektor hulu, harga di pasar akan stabil,” tegas Syairi saat membacakan sambutan Bupati H. Muhammad Rusli.
Sebagai langkah lanjutan penguatan infrastruktur perdagangan, Pemkab Kotabaru juga menyiapkan rencana rekonstruksi pasar yang sempat terbakar serta pembangunan Pasar Ikan baru pada 2027. Proyek bernilai Rp182 miliar tersebut akan dijalankan melalui skema kerja sama pihak ketiga.
Pembukaan perhelatan ditandai dengan peninjauan stan bazar dan pasar murah oleh Wakil Bupati Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Hj. Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Kalsel, serta jajaran Forkopimda setempat.
