
BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Selatan mengambil langkah antisipatif dengan menggenjot literasi regulasi anyar bagi korporasi di daerah. Sebanyak 40 pimpinan perusahaan dan pengelola Sumber Daya Manusia (HRD) dikumpulkan secara khusus untuk mengupas tuntas implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Sosialisasi yang dihelat di Hotel Best World Kindai, Banjarmasin, pada Sabtu (14/11/2026) ini digelar menyusul disahkannya regulasi komprehensif tersebut pada 28 Oktober 2026 lalu. UU baru ini lahir sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 yang merombak total lanskap hukum ketenagakerjaan nasional.
Ketua DPP Apindo Kalsel, Winardi Sethiono, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap substansi undang-undang baru ini merupakan harga mati demi menyelamatkan kelangsungan bisnis dari risiko sanksi hukum.
“DPP Apindo Kalsel merasa bertanggung jawab untuk membangun literasi terkait perlindungan ketenagakerjaan, agar tidak menjadi persoalan hukum dan justru merugikan dunia usaha, terutama pekerja dan pengusaha,” ujar Winardi di hadapan puluhan pelaku usaha.
Winardi memetakan, sejumlah klaster krusial dalam UU anyar ini bersentuhan langsung dengan operasional harian perusahaan, mulai dari ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), skema alih daya (outsourcing), mekanisme pengupahan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pencadangan dana pesangon, hingga pelindungan sektor informal dan digitalisasi kerja.
Untuk menguliti aturan baru tersebut secara mendalam, Apindo Kalsel menghadirkan tiga hakim adhoc berkompeten sebagai narasumber, yang dipandu oleh moderator Henies dari DPP Apindo Kalsel.
Dari perspektif psikologi industri, Trisiwi Niprihanti, S.Psi., SH., M.Psi., mengingatkan para petinggi perusahaan agar jeli membaca dinamika angkatan kerja masa kini. Karakteristik tenaga kerja muda yang lekat dengan adaptasi digital menuntut pendekatan manajerial yang jauh berbeda dari masa lalu.
“Salah satu tantangan bagi para pengusaha sekarang ini adalah turut bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi para pekerja, sementara durasi kerja semakin pendek karena anak muda selalu ingin mencoba hal baru dan membuatnya mudah untuk pindah ke tempat kerja baru yang menurutnya lebih menjanjikan,” ulas Trisiwi.
Sementara itu, Dr. (cand) Mohammad Muniri, SH., M.Kn., menyoroti aturan ketat seputar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batas durasi maksimal kontrak selama 4 tahun dengan batas perpanjangan hingga tiga kali.
Dari sudut pandang manajemen risiko perselisihan, Dr. Iskandar Zulkarnain, SH., MH., menggarisbawahi pentingnya manajemen Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpijak pada dialog sosial yang matang.
“PHK pasti terjadi, yang membedakan hanyalah alasan dari PHK tersebut. Jangan sampai alasan yang dibuat justru menjadi persoalan hukum,” tegas Iskandar.
Isu sensitif terkait pengupahan turut dikupas dalam forum ini. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, indeks pengupahan mengalami lonjakan dari rentang sebelumnya 0,1–0,3 menjadi 0,5–1,0. Perubahan ini membuka ruang kenaikan upah minimum yang lebih progresif dengan tetap mengacu pada variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta mewajibkan perusahaan mengukur standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sesi diskusi interaktif menjadi salah satu titik nadi paling menarik dalam rangkaian acara ini. Para praktisi HRD dan pengusaha memanfaatkan forum untuk menguliti pelbagai persoalan pelik, mulai dari friksi kontrak kerja, kalkulasi pesangon, aturan cuti, hingga dilema tuntutan upah tinggi di tengah pergeseran kompetensi tenaga kerja muda.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Apindo Kalsel, IBG Dharma Putra, menyatakan pendampingan berkelanjutan ini adalah instrumen utama untuk merajut relasi industrial yang seimbang.
“Apindo berkewajiban menguatkan para pengusaha untuk mengerti dan paham UU Ketenagakerjaan, agar terbangun hubungan yang sinergis dan harmonis antara pengusaha dengan pekerja. UU yang baru ini begitu komprehensif mengatur keharmonisan tersebut dengan saling menguatkan satu sama lainnya,” tutur Dharma Putra, didampingi jajaran pengurus lain seperti Bagong, Kumalasari, Herlina, Ferdy, dan Noorhalis Majid.
Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP Apindo Kalsel, Noorhalis Majid, menegaskan, perlindungan jangka panjang bagi dunia usaha hanya bisa dicapai melalui solidaritas kolektif di bawah panji organisasi.
“Kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, dalam rangka menguatkan para pengusaha, akan dapat terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan, bila para pengusaha mau berhimpun dalam satu wadah, yaitu Apindo, dan tentunya disertai dengan membayar iuran anggota,” pungkas Noorhalis.

