BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan Meratus UNESCO Global Geopark (UGGp). Langkah strategis ini diambil guna menjaga kelestarian kawasan sekaligus menyusun persiapan menghadapi revalidasi UNESCO yang dijadwalkan pada 2028 mendatang.
Upaya penyelarasan program tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UGGp Tahun 2026 yang berlangsung pada 22–24 September 2026 di Banjarbaru. Forum ini mempertemukan Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, pengelola situs, SKPD, hingga mitra terkait dari enam wilayah pengampu, yakni Barito Kuala, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, menegaskan pentingnya persiapan awal agar status kelayakan UGGp tetap dipertahankan.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengharapkan agar kita mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi dan re-evaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark ini berakhir pada tahun 2028,” tegas Ariadi, Selasa (22/9/2026).
Ariadi menjelaskan, penguatan difokuskan pada tiga pilar utama kawasan, yaitu geodiversitas, biodiversitas, dan keragaman budaya—termasuk pelibatan masyarakat adat Dayak Meratus. Selain aspek konservasi, pengembangan sektor penunjang seperti UMKM, homestay, dan promosi pariwisata bertaraf internasional juga menjadi prioritas. Sinergi antar-SKPD ditingkatkan untuk mengatasi masalah infrastruktur dasar, seperti penanganan kawasan blank spot oleh Diskominfo dan pembangunan akses jalan oleh Dinas PUPR.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel sekaligus Ketua Harian Pengelola Meratus UGGp, Iwan Fitriady, menuturkan pengakuan yang diraih pada 2025 membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan secara berkelanjutan.
“Tugas kita bukan berhenti pada memperoleh status, tetapi memastikan nilai-nilai Meratus benar-benar dilindungi, dipahami, dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Iwan.
Melengkapi keterangan tersebut, Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Endarto, melaporkan bahwa Rakornis ini diikuti oleh 60 peserta dari unsur pengelola situs, SKPD, pemerintah daerah, pemuda, dan himpunan pramuwisata. Forum ini dirancang untuk memetakan tantangan lapangan, mulai dari penyediaan fasilitas interpretasi, konservasi lingkungan, hingga kesiapan pengembangan geowisata di kawasan Pegunungan Meratus(mckalsel/lnk).
