JAKARTA — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan makin mengkhawatirkan hingga melalap kawasan fasilitas publik kritis dan memaksa evakuasi pasien. Merespons kondisi darurat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan bergerak cepat mengonsolidasikan lebih dari 300 perusahaan swasta untuk melakukan pemadaman massal secara serentak.
Kondisi mendesak ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan bersama Kemenko Pangan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Gubernur Muhidin mengungkapkan kobaran api telah mengancam kawasan vital, termasuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum dan kawasan Ring 1 di sekitar Bandara Syamsudin Noor. Kebakaran hebat di sekitar RSJ Sambang Lihum bahkan memaksa petugas mengevakuasi para pasien dari ruang perawatan.
“Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit,” ujar Muhidin.
Selain pengerahan alat berat untuk memutus jalur api di RSJ, petugas gabungan dari Pemprov, Forkopimda, dan relawan menyiagakan personel saban hari di kawasan Ring 1 bandara demi mengantisipasi munculnya titik api baru.
Muhidin menegaskan, meski pengerahan personel daerah terus berjalan, kapasitas operasional perlu disokong penuh oleh sektor swasta. Sejumlah perusahaan seperti Jhonlin dan Antang Gunung Meratus tercatat telah menyalurkan bantuan.
“Atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan Karhutla yang Insyaallah kita akan lakukan secara serentak nantinya,” tuturnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa penanganan karhutla di Kalsel—khususnya di kawasan tanah gambut Banjarbaru—kini menjadi prioritas nasional. Langkah ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Evaluasi selama 1,5 bulan terakhir menunjukkan kemarau panjang memicu krisis ketersediaan air di lapangan, sehingga penanganan tak bisa lagi dilakukan secara parsial.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas, kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan karhutla,” kata Hanif usai rapat.
Kendati ribuan personel telah dikerahkan sepanjang Agustus, durasi kering yang panjang menuntut terobosan taktis. Pemerintah merancang strategi jangka pendek untuk memadamkan setiap titik api secara bersamaan tanpa memberi ruang penyebaran.
“Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” tegas Hanif.
Melalui Inpres 11/2026, Kemenko Pangan memegang mandat langsung untuk mengamankan kawasan swasembada pangan, energi, dan air dari ancaman karhutla. Skema keterlibatan 300 perusahaan swasta di Kalsel diarahkan pada penambahan personel, penyediaan alat berat, pengerahan pompa air, serta dukungan logistik operasional.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri LH Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta jajaran Kepala SKPD Pemprov Kalsel.
