BANJARBARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Menghadapi bayang-bayang gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dinamika global, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) meluncurkan jurus baru. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), kepolisian bertindak sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha demi meredam potensi krisis sosial dan kriminalitas di Bumi Lambung Mangkurat.
Program strategis ini diresmikan dalam forum temu mitra di Banjarbaru, yang mempertemukan jajaran Polda Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha pada Kamis (5/11/2026).
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M., memaparkan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., menyoroti beratnya tantangan ekonomi saat ini. Dinamika geopolitik internasional dan konflik di Timur Tengah terbukti merembet hingga ke daerah, memicu tekanan bagi dunia usaha serta ancaman PHK massal di berbagai sektor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, dari total 2,25 juta angkatan kerja di wilayah ini, terdapat sekitar 85 ribu warga yang masih menganggur. Bagi Polda Kalsel, angka tersebut bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan bom waktu yang berkaitan erat dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Oleh karena itu, Polri menghadirkan program Polisi Peduli Pengangguran atau POLIRAN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja, sekaligus menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan peluang yang tersedia di dunia usaha dan industri,” ujar Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dalam sambutannya.
Dalam implementasinya, POLIRAN tidak berjalan sendiri. Polda Kalsel merangkul berbagai sektor industri—mulai dari pertambangan, pertanian, perhotelan, otomotif, pusat perbelanjaan, hingga badan usaha jasa pengamanan—untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi tenaga kerja lokal melalui jalur rekrutmen, pelatihan, maupun penempatan kerja berbasis kualifikasi industri.
Tidak hanya menyasar sektor formal swasta, kepolisian juga memperluas lapangan kerja baru di sektor agrobisnis. Berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Polda Kalsel mengembangkan program produksi jagung dan sorghum melalui pemanfaatan lahan produktif.
Langkah taktis ini turut didukung oleh garda terdepan kepolisian di tingkat akar rumput. Ke depan, para Bhabinkamtibmas akan dikerahkan secara aktif untuk mendata warga yang belum bekerja atau terdampak PHK di wilayah binaan masing-masing, sehingga penyaluran informasi lowongan kerja dan program pelatihan dapat tepat sasaran.
Kapolda menegaskan pencegahan kejahatan tidak bisa hanya diselesaikan lewat pendekatan hukum semata, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan.
“Menjaga kamtibmas bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan, penghasilan, dan masa depan yang lebih baik, maka potensi terjadinya kriminalitas dapat kita tekan,” pungkas Kapolda.
