PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengambil langkah taktis untuk menggenjot produktivitas sektor agraris. Dinas Pertanian dan Perikanan setempat mewajibkan validasi data kependudukan serta penguatan kelompok tani sebagai prasyarat mutlak agar program bantuan dan pengembangan lahan tepat sasaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, Sri Karyawati, menegaskan, keakuratan data serta kelembagaan yang solid merupakan kunci utama dalam membangkitkan lahan-lahan tidur agar bernilai ekonomis bagi masyarakat.
“Kita menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang agar lahan tidur bisa dibangkitkan menjadi lahan produktif yang dulunya hutan belantara bisa berubah menjadi pakan ternak, ladang, kebun, dan berbagai sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, UMKM, dan sejenisnya,” ujar Sri Karyawati di Puruk Cahu.
Guna menghindari program yang hanya “atas nama di atas kertas”, Dinas Pertanian dan Perikanan menetapkan standar pendirian kelompok tani, ternak, dan kebun secara terstruktur. Setiap kelompok wajib beranggotakan minimal 20 orang yang memiliki kesungguhan niat berusaha.
Langkah ini dirancang agar kelompok tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah telah menyiapkan tenaga penyuluh yang akan mendampingi secara intensif sejak tahap perencanaan, pembentukan, pengajuan usulan, hingga implementasi di lapangan.
“Kelompok tersebut minimal 20 orang yang nantinya akan dibimbing langsung oleh setiap penyuluh yang membidangi,” kata Sri Karyawati.
Aspek legalitas administratif menjadi sorotan utama dalam kebijakan ini. Setiap kelompok diwajibkan menyetor kelengkapan data yang akurat guna menutup celah ketidaktepatan sasaran bantuan.
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi meliputi:
-
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) anggota terpilih yang bertanggung jawab.
-
Rincian jenis usulan kelompok yang diajukan.
-
Surat pengantar resmi dari desa sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) Dinas Pertanian dan Perikanan.
“Dengan data KTP, KK terpilih dari masyarakat yang bertanggung jawab dan kesungguhan niat dan jenis usulan kelompok, dilengkapi pengantar dari desa sesuai juknis Dinas Pertanian dan Perikanan,” jelasnya.
Dalam struktur penyusunan program ini, aparatur desa diposisikan sebagai garda terdepan. Kepala desa dinilai paling memahami potensi wilayahnya, mulai dari ketersediaan lahan hingga identifikasi warga yang benar-benar siap dan serius menekuni sektor pertanian maupun perikanan.
Sri Karyawati mengimbau para kepala desa agar tidak pasif menunggu, melainkan segera mengambil prakarsa di tingkat lokal.
“Kami mengajak seluruh Kepala Desa untuk proaktif. Susun rencananya, bentuk kelompoknya, ajukan usulannya. Jangan menunggu. Karena jika desa bergerak, maka Murung Raya akan bergerak,” tegasnya.
Melalui sinergi antara keakuratan data, kelembagaan kelompok yang kuat, serta proaktifnya aparatur desa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya optimis visi besar mewujudkan kemandirian pangan, penguatan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat dari tanah sendiri dapat segera terwujud.
(Muslim)
