PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menegaskan pentingnya esensi kehadiran dan keaktifan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur perwakilan masyarakat dalam setiap forum musyawarah. Ia mengingatkan agar agenda strategis tersebut tidak direduksi sekadar menjadi rutinitas administratif atau formalitas pengisian daftar hadir belaka.
“Kita hadir bukan sekadar formalitas untuk mengisi buku absen saja,” ujar Rumiadi di Puruk Cahu, Senin (09/11/26). Dirinya menyoroti masih adanya pandangan yang memandang musyawarah sebelah mata.
Menurutnya, kehadiran fisik di dalam forum perundingan harus dimaknai secara substantif: mulai dari mendengar, memahami, berbicara, hingga memperjuangkan kepentingan publik secara aktif. Tanpa partisipasi yang sungguh-sungguh, musyawarah dikhawatirkan kehilangan substansi dan berubah menjadi ruang kosong tanpa makna.
Dalam pandangan Rumiadi, dinamika berupa perbedaan pendapat, pro, dan kontra di tengah forum merupakan hal yang lumrah dan justru menandakan, proses demokrasi di daerah berjalan hidup. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya keterlibatan pikiran serta keberanian peserta untuk menyuarakan gagasan.
“Pada setiap yang namanya musyawarah sudah tentu ada pro dan kontra,” kata Rumiadi. Ia menambahkan, dinamika tersebut bukanlah bentuk perpecahan, melainkan instrumen untuk menguji kualitas kebijakan melalui pencarian solusi terbaik.
Apabila menemui jalan buntu, mekanisme voting atau pemungutan suara dapat ditempuh. Namun, ia mengingatkan agar voting tidak diposisikan sebagai alat untuk saling mengalahkan, melainkan instrumen demokratis untuk menyatukan beragam pandangan ke dalam satu keputusan mufakat yang disepakati bersama.
Lebih lanjut, Rumiadi menekankan, pihak yang tidak sependapat dengan suatu kebijakan atau usulan justru memiliki kewajiban moral untuk bersuara secara langsung dan terbuka di dalam forum. Ketidaksepakatan, tegasnya, tidak boleh dipendam atau dijadikan diskursus di luar ruang rapat.
Alasan dan argumentasi dari pihak yang berseberangan justru menjadi bahan pertimbangan esensial bagi pimpinan rapat. Pimpinan sidang dinilai tidak akan mampu merumuskan kebijakan yang adil dan komprehensif apabila hanya mendengarkan masukan dari satu sisi saja.
“Pimpinan rapat membutuhkan seluruh pandangan, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, agar keputusan yang diambil benar-benar adil, tepat, dan berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Mengakhiri pandangannya, Rumiadi memandang musyawarah sebagai jantung dari praktik demokrasi di Kabupaten Murung Raya. Berlandaskan falsafah lokal Tira Tangka Balang, musyawarah merefleksikan budaya lokal untuk duduk, berpikir, dan memutus perkara bersama tanpa saling menjatuhkan.
Dengan partisipasi berbasis data dan kejujuran nurani, ia meyakini setiap keputusan yang lahir dari ruang musyawarah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
(Muslim)
