
TANAH BUMBU – LENTERAKALIMANTAN.NET-
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu resmi menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027. Dua di antaranya merupakan inisiatif DPRD sebagai bentuk komitmen dalam mendorong regulasi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga, Rapat ke-21 Tahun Sidang 2026, di Ruang Utama Sidang DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam agenda tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Jalani, membacakan rancangan keputusan tentang persetujuan penetapan Propemperda yang memuat 10 Raperda prioritas untuk Tahun Anggaran 2027.
Dari 10 Raperda tersebut, delapan merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan dua lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Dua Raperda inisiatif DPRD yakni tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Milenial.
Sementara delapan usulan pemerintah daerah meliputi Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, serta perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029.
Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Setelah pembacaan rancangan keputusan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh peserta paripurna. Rancangan tersebut kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 100.3.3/12/DPRD.BP/2026.
Keputusan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Raperda prioritas Tahun Anggaran 2027. Meski demikian, Propemperda dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional, maupun perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan Propemperda Tahun 2027 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Tanah Bumbu atau pejabat yang mewakili.
Pada kesempatan tersebut, sambutan Bupati Tanah Bumbu disampaikan oleh Eryanto Rais selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Tahun Anggaran 2027.
Melalui penetapan 10 Raperda prioritas tersebut, diharapkan proses pembentukan regulasi daerah dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan. Selain itu, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

