​BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarmasin mematangkan agenda strategis organisasi menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan pada Januari 2027. Melalui Rapat Kerja Kota (Rakerkot) yang digelar di Cafe Nostalgia Banjarmasin, Sabtu (21/11/2026), jajaran pengurus membahas persiapan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot), penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2027, serta kejelasan regulasi penyaluran dana hibah pembinaan olahraga.

​Ketua KONI Kota Banjarmasin, H. Hermansyah, menjelaskan persiapan Musorkot dirancang lebih awal agar seluruh tahapan transisi kepengurusan berjalan tertib dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mulai dari penyusunan laporan pertanggungjawaban hingga pembentukan tim penjaringan bakal calon ketua periode mendatang.

​“Melalui Rakerkot ini, kita mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Musorkot, termasuk pembentukan panitia, penyusunan aturan, program kerja dan anggaran,” ujar H. Hermansyah.

​Selain penataan roda organisasi, Rakerkot turut mengesahkan rekomendasi penguatan publikasi berupa pembentukan bidang kehumasan pada setiap cabang olahraga (cabor) agar aktivitas pembinaan dan raihan prestasi atlet daerah semakin dikenal luas masyarakat.

​“Selama ini ada beberapa cabor yang kegiatannya jarang terpublikasi karena belum memiliki bidang kehumasan. Karena itu, hasil bimtek akan kita rekomendasikan dalam Rakerkot untuk disahkan menjadi keputusan bersama,” jelasnya.

​Pada aspek pendanaan, KONI Kota Banjarmasin menyoroti perlunya keselarasan aturan teknis penyaluran dana hibah pemerintah daerah dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Naskah permohonan penjelasan regulasi telah disiapkan untuk disampaikan kepada pihak berwenang guna memastikan tata kelola anggaran pembinaan atlet memiliki payung hukum yang pasti dan terhindar dari perbedaan penafsiran administratif di kemudian hari.

​“Kami hanya ingin mendapatkan kejelasan dan aturan yang pasti terkait bagaimana mekanisme menerima dana hibah. Jangan sampai apa yang kami lakukan justru menimbulkan persoalan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan. Hasil pembahasan ini nantinya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah dan pihak pemberi dana hibah. Harapannya, olahraga benar-benar mendapatkan kepastian dan dukungan sehingga pembinaan prestasi bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.