Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya mendesak pemerintah daerah agar capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak sekadar menjadi prestasi administratif. PKS menuntut agar transparansi anggaran tersebut berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Catatan kritis tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 di Gedung DPRD Murung Raya, Puruk Cahu, Jumat, 5 Juni 2026. Agenda rapat ini berfokus pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Fitriadi Faiq, yang ditunjuk menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas raihan opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025.
Menurut Fitriadi, capaian ini mencerminkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Hasil pemeriksaan BPK RI menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Fitriadi di hadapan forum rapat paripurna.
Kendati memberikan apresiasi, Fraksi PKS menegaskan bahwa Rapat Paripurna Ke-2 ini merupakan tahapan krusial dalam siklus anggaran daerah. Melalui momentum ini, DPRD sengaja memperketat fungsi pengawasan dengan memberikan sejumlah catatan strategis. Tujuan utamanya adalah memastikan arah kebijakan anggaran ke depan jauh lebih berpihak pada kepentingan akar rumput.
PKS berharap, dengan semangat kolaborasi, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat terus memperkuat sinergi pasca-penilaian BPK ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kemajuan masyarakat Murung Raya secara riil.
