PURUK CAHU, LenteraKalimantan.net— Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.AP., menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi warga agar masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Komitmen tersebut disampaikannya di sela-sela agenda Reses DPRD Kabupaten Murung Raya Masa Sidang 2026 yang berlangsung di Puruk Cahu, baru-baru ini.
Langkah ini diambil guna memastikan proyek pembangunan di Murung Raya berjalan merata, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Bebie menjelaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin konstitusional, melainkan ruang nyata untuk membangun kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Melalui dialog terbuka tanpa sekat, warga leluasa menyampaikan langsung persoalan mendasar di lapangan, mulai dari infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga akses layanan dasar.
“Reses adalah jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil. Semua masukan warga akan kami bawa ke pembahasan Komisi II, agar ditindaklanjuti sesuai skala prioritas pembangunan daerah,” ujar Bebie kepada media, Kamis (2/7/26)
Sebagai pemegang fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, Komisi II DPRD Murung Raya berkomitmen mengawal setiap suara dari daerah pemilihan (dapil) agar tidak menguap begitu saja, melainkan terwujud dalam skema anggaran yang berpihak pada rakyat.
Gaya dialog partisipatif yang diterapkan dalam reses kali ini dinilai mampu mengikis jarak antara pejabat publik dan komunitas akar rumput. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, antusiasme warga terlihat tinggi dalam memanfaatkan kanal komunikasi langsung ini.
Bebie menggarisbawahi bahwa kedekatan emosional dan pemahaman objektif atas kondisi riil di lapangan adalah kunci dari lahirnya sebuah regulasi yang efektif.
“Kedekatan ini adalah modal sosial. Dengan memahami langsung kondisi di lapangan, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran dan berdampak,” tegas legislator Murung Raya tersebut.
Melalui pengawalan ketat di meja komisi, hasil reses 2026 ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.
