BANJARBARU, LENTERAKALIMANTAN.NET –
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan krusialnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, serta harmoni sosial. Langkah ini dinilai sebagai syarat mutlak agar Kalsel dapat menjalankan peran strategisnya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman saat menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam acara silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati/wali kota, dan tokoh masyarakat se-Kalsel di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Baca Juga:
Hasnuryadi menegaskan, laju pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak optimal jika tidak ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang solid.
“Kehadiran Bapak Menteri merupakan kehormatan bagi kami sekaligus menjadi energi untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif,” kata Hasnuryadi di Banjarbaru.
Ia mengimbau seluruh lini—mulai dari Pemprov, TNI, Polri, lembaga vertikal, hingga tingkat kabupaten/kota—untuk mempererat barisan. Menurutnya, nilai persaudaraan, gotong royong, dan toleransi yang hidup di masyarakat Banua merupakan modal sosial fundamental untuk mempertahankan iklim investasi dan keberlanjutan pembangunan.
Di sisi lain, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan bahwa kedudukan Kalimantan saat ini makin vital. Selain sebagai benteng penyangga IKN, wilayah ini memegang peranan kunci terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kelestarian lingkungan nasional.
Namun, posisi strategis tersebut berbanding lurus dengan kompleksitas tantangan di lapangan. Djamari merinci sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat dan terukur.
“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat kolaborasi agar setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama-sama,” ujar Djamari.
Beberapa isu utama yang digarisbawahi Menko Polkam meliputi:
-
Bencana Lingkungan: Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rutin mengancam.
-
Kejahatan Sumber Daya Alam: Penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) dan pembalakan liar (illegal logging).
-
Sengketa Wilayah: Penyelesaian konflik agraria yang kerap memicu gesekan sosial.
Djamari menambahkan bahwa arah kebijakan pemerintah di bawah naungan Presiden RI berorientasi pada konsep President of Solutions, yakni model pemerintahan yang bertindak responsif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara presisi dan terukur melalui program-program prioritas nasional.
Pertemuan koordinasi ini ditutup dengan penyerahan buku berjudul “Presiden Solusi” secara simbolis dari Menko Polkam Djamari Chaniago kepada Wagub Hasnuryadi Sulaiman. Penyerahan buku dan sesi foto bersama jajaran Forkopimda tersebut menjadi penanda komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal stabilitas keamanan di wilayah Banua.
Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin, pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, para bupati dan wali kota se-Kalsel, unsur Forkopimda kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat setempat. (Adpim/lnk)
