emerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerukunan umat beragama melalui sinergi lintas sektoral sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Adi Santoso, saat membuka Sarasehan dan Dialog Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat H. Maksid, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang dimiliki Kalimantan Selatan.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan sarasehan ini sebagai ruang dialog, bertukar gagasan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis,” ujar Adi Santoso membacakan sambutan Sekdaprov.
Menurutnya, keberagaman yang dimiliki masyarakat Banua merupakan identitas sekaligus kekuatan yang harus dijaga melalui semangat persatuan dan kebersamaan. Kerukunan umat beragama dinilai menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Mengusung tema “Sinergi Lintas Sektoral: Memperkuat Komitmen Kebangsaan dan Harmoni Sosial demi Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan”, sarasehan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat.
Pemerintah, tokoh agama, dunia pendidikan, hingga aparat keamanan disebut memiliki peran strategis masing-masing dalam membangun kehidupan yang harmonis. Pemerintah bertugas menghadirkan kebijakan yang adil dan inklusif, tokoh agama menanamkan nilai toleransi, dunia pendidikan membentuk karakter generasi muda yang menghargai keberagaman, sedangkan aparat keamanan menjaga kondusivitas wilayah.
“Apabila setiap unsur berjalan sendiri-sendiri, maka hasil yang dicapai tentu tidak akan optimal. Sebaliknya, ketika seluruh elemen bergerak dalam satu visi, saling menguatkan, dan saling melengkapi, maka kerukunan akan menjadi kekuatan nyata yang mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong lahirnya berbagai rekomendasi yang implementatif guna meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah. Beberapa fokus yang menjadi perhatian antara lain penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan edukasi moderasi beragama, penguatan literasi digital masyarakat, serta peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Sekdaprov menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor terus dibangun secara berkesinambungan.
Komitmen memperkuat harmoni sosial juga sejalan dengan visi Kalimantan Selatan Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) yang menempatkan kehidupan masyarakat yang damai dan toleran sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah.
“Kami meyakini bahwa keberagaman bukanlah tantangan yang harus dihindari, melainkan kekuatan yang harus dikelola melalui semangat persatuan, saling menghormati, saling menghargai, dan kerja sama yang erat. Mari jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektoral, karena menjaga kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang mencintai bangsa dan Banua,” tutupnya.
Melalui penguatan sinergi lintas sektoral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap Indeks Kerukunan Umat Beragama di Banua terus meningkat dan mampu menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan(mckalsel/lnk).
