PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Menyusutnya debit air Sungai Barito akibat kemarau panjang mulai mengancam kelancaran arus distribusi logistik sembako ke wilayah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Mengantisipasi risiko lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, DPRD Kabupaten Murung Raya mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera memetakan rute distribusi alternatif dan memperkuat stok pangan daerah.
Baca Juga:
Anggota Komisi III DPRD Murung Raya yang membidangi perekonomian, Sutrisno, S.T., menegaskan pentingnya langkah intervensi sejak dini sebelum dampak kekeringan meluas hingga ke pasar dan pedesaan.
“Kita harus mengantisipasi bersama agar tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan sembako dengan harga wajar di musim kemarau ini. Pemerintah harus hadir sejak dini, mendengar dan membantu,” kata Sutrisno saat ditemui di Puruk Cahu, Rabu (12/8)
Sutrisno menjelaskan, pendangkalan Sungai Barito yang selama ini menjadi urat nadi transportasi barang memperlambat pasokan logistik dari luar daerah. Jika tak segera diantisipasi melalui jalur darat, hambatan ini berpotensi memicu spekulasi harga di tingkat pedagang.
Guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, Komisi III merumuskan empat rekomendasi strategis bagi Pemda Murung Raya:
-
Penguatan Stok & Operasi Pasar: Dinas terkait diinstruksikan berkoordinasi intensif dengan Bulog, distributor, dan pedagang pasar untuk memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula. Pasar murah ditunjuk sebagai instrumen penyeimbang harga di tingkat konsumen.
-
Jalur Logistik Alternatif: Dinas Perhubungan (Dishub) bersama BPBD diminta segera memetakan dan mengoptimalkan rute darat pendukung guna menjangkau desa-desa yang terisolasi akibat menyusutnya akses sungai.
-
Pengawasan Pasar: Satgas Pangan dan Disperindag dituntut meningkatkan pengawasan rutin guna mencegah praktik penimbunan barang dan permainan harga oleh spekulan.
-
Perlindungan Kelompok Rentan: Sinergi dengan pemerintah desa diperketat untuk memastikan penyaluran bantuan pangan tepat sasaran kepada keluarga kurang mampu.
Menurut Sutrisno, ancaman kekeringan merupakan siklus tahunan yang membutuhkan respons terukur berbasis data lapangan yang valid, bukan sekadar tindakan reaktif.
“Ini bukan tentang menunggu masalah datang. Ini tentang kita mencegah bersama. Mari perkuat koordinasi lintas OPD, validkan data di lapangan, dan wujudkan aksi nyata yang menyentuh langsung ke masyarakat,” tegas Sutrisno.
(Muslim)
