
BANDUNG — LENTERAKALIMANTAN.NET Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendesak pemerintah pusat segera menambah kuota beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Langkah darurat ini diajukan menyusul lonjakan inflasi beras di Kalimantan Selatan yang menembus 12,13 persen, hampir dua kali lipat dari rata-rata wilayah Kalimantan sebesar 6,27 persen.
Usulan strategis tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan Tahun 2026 di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat, 20 November 2026.
Syarifuddin memaparkan, inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada Oktober 2026 bertengger di angka 5,14 persen, jauh melampaui inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Tekanan terbesar datang dari komoditas beras. Harga beras premium di pasaran bahkan menyentuh Rp 17.500 per kilogram, melampaui HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp 15.400 per kilogram.
Situasi ini berisiko memburuk karena Kalimantan Selatan akan menghadapi dua momentum krusial dalam waktu dekat. Pertama, lonjakan konsumsi menjelang peringatan 5 Rajab di Sekumpul, Martapura, pada pertengahan Desember 2026 yang diprediksi menyedot jutaan jemaah. Kedua, fase paceklik pada Januari hingga Februari 2027 sebelum memasuki musim panen raya pada Maret 2027.
Untuk meredam gejolak harga, Pemprov Kalsel meminta tambahan pasokan beras SPHP dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk periode Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan prioritas jenis beras pera yang sesuai selera konsumsi warga lokal. Selain itu, Syarifuddin menuntut evaluasi HET beras premium dengan memperhitungkan tingginya biaya logistik antarpulau, serta percepatan perbaikan alat bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin agar distribusi pangan tidak tersendat.
“Kami memohon enam butir dukungan yang disampaikan dapat tercatat dalam matriks kesepakatan forum ini, lengkap dengan penanggung jawab dan tenggat waktunya, sehingga pelaksanaannya dapat kita pantau bersama sampai panen raya tahun depan,” ujar Syarifuddin.
Selain persoalan distribusi dan harga, Syarifuddin menyoroti kerentanan struktural sektor pertanian daerah. Pada 2025, produktivitas padi di Kalimantan Selatan hanya mencapai 4,06 ton per hektare, tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 5,32 ton per hektare. Karakteristik lahan rawa dan gambut membuat mayoritas sawah hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun.
Kondisi tersebut diperparah oleh anomali iklim. Sepanjang musim kemarau tahun ini, kekeringan melanda 14.447 hektare lahan sawah dan menyebabkan 7.452 hektare di antaranya mengalami gagal panen (puso), dengan dampak terluas di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.
Untuk memitigasi risiko jangka panjang, Pemprov Kalsel meminta dukungan infrastruktur tata kelola air dari pemerintah pusat, mulai dari pembangunan sumur bor, embung, irigasi perpipaan dan perpompaan, hingga percepatan proyek Bendungan Riam Kiwa, Kusan Hulu, dan Pancur Hanau.
Kalsel juga mengusulkan program Sekolah Lapang Iklim 2027 di sentra produksi padi dan cabai, seperti Kabupaten Barito Kuala (Batola), serta dukungan pemuliaan benih padi lokal pera dari Kementerian Pertanian.
“Untuk Kalsel sendiri tadi juga sudah disampaikan beberapa hal. Seperti kegagalan pertanian, puso, dan lain sebagainya, juga Sekolah Lapang Iklim, untuk di Batola. Dan bukan hanya di Batola, harapan kita nantinya juga di kabupaten-kabupaten lain melaksanakan, sehingga nanti akan lebih banyak juga orang yang terlibat di situ,” kata Syarifuddin seusai rapat.
Sebelum mengajukan bantuan ke pusat, Pemprov Kalsel telah menggelar operasi pasar di 433 titik, menyalurkan beras SPHP hingga 137,9 persen dari target, serta mengaktifkan sistem deteksi dini harga sejak 1 Juli 2026. Pemda juga terus menjalankan pompanisasi, normalisasi saluran, dan percontohan pola tanam dua kali setahun bersama Bank Indonesia.
Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemulihan dan Mitigasi Risiko Iklim Guna Memperoleh Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan” ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN, Ferry Irwandi. Sejumlah petinggi kementerian dan lembaga turut hadir merespons paparan para Sekda se-Kalimantan, di antaranya perwakilan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, hingga BMKG.
Kepala Bank Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan sekaligus inisiator forum, Harris Munandar, menegaskan kolaborasi TPIP dan TPID sangat mendesak untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, sekaligus mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Harris mendorong pemerintah daerah menggencarkan Gerakan Pangan Murah hingga akhir tahun, sembari memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah, fasilitas pergudangan, dan modernisasi alat pertanian.
“Harapannya, semua ikhtiar itu di akhir tahun dan juga di tahun depan, inflasi bisa reda, harga-harga bisa stabil dan rakyat makin senang dan sejahtera,” tutur Harris.
Dalam forum tersebut, Syarifuddin hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariadi Noor, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Ronny Eka Saputra, serta Kepala Biro Perekonomian Eddy Elminsyah Jaya.

