Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, menegaskan bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen negara formalitas. Nilai-nilai Pancasila mendesak untuk dijadikan kompas moral serta etika utama dalam merumuskan setiap kebijakan publik dan arah pembangunan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
Johansyah mengkritik keras pola pembangunan yang kerap kali hanya berfokus pada fisik tanpa dibarengi penguatan nilai ideologis dan kearifan lokal.
“Jika Pancasila kita cabut dari kehidupan, maka yang tersisa hanya pembangunan fisik tanpa jiwa. Itu berbahaya,” tegas Johansyah saat memberikan keterangan, Senin (20/7).
Menurut politikus daerah tersebut, prinsip-prinsip dalam Pancasila—seperti gotong royong, musyawarah mufakat, hingga tenggang rasa—sebenarnya telah mengakar kuat dalam denyut nadi masyarakat Dayak jauh sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk memisahkan kearifan lokal dengan ideologi negara.
Ia mencontohkan bagaimana perwujudan Pancasila beririsan langsung dengan tradisi lokal di Murung Raya:
Spiritualitas & Kemanusiaan: Nilai Sila Pertama hingga Ketiga teks Pancasila tecermin nyata pada ritual adat serta semangat Huma Betang (rumah adat Dayak) yang menjunjung tinggi persatuan lintas suku.
Demokrasi & Keadilan: Sila Keempat dan Kelima berakar pada mekanisme musyawarah adat serta asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sebagai langkah nyata agar P4 tidak sebatas “pajangan” di instansi pemerintahan, Komisi II DPRD Murung Raya menyodorkan tiga tuntutan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya:
Integrasi Kebijakan: Wajib memasukkan nilai P4 ke dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah (Perda), perancangan program pembangunan, hingga standar pelayanan publik.
Penguatan Karakter: Mengarusutamakan pendidikan karakter berbasis Pancasila di lembaga pendidikan formal maupun lembaga adat.
Keteladanan Birokrasi: Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah harus menjadi contoh dalam menerapkan kejujuran, disiplin, serta keadilan.
“Pembangunan infrastruktur boleh megah, ekonomi boleh tumbuh. Tapi tanpa fondasi ideologi yang kokoh, kita hanya membangun di atas pasir. Pancasila harus menjadi kompas, bukan pajangan,” ujar Johansyah.
Di akhir penyampaiannya, Johansyah mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, tokoh agama, ASN, hingga generasi muda—untuk menjadikan Pancasila sebagai cara berpikir dan bertindak sehari-hari.
“Dengan Pancasila yang dihayati dan diamalkan secara konsisten, Bumi Tana Malai Tolung Lingu akan tetap damai, berdaulat, dan berkeadilan. Itu harga mati yang tidak bisa kita tawar,” pungkasnya.
