BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Keterwakilan perempuan di ruang publik dan lembaga politik dituntut tidak lagi sebatas pemenuhan kuota kuantitatif, melainkan pembuktian kapasitas kepemimpinan dan kualitas pengambilan keputusan. Penegasan ini menjadi fokus utama dalam silaturahmi lintas organisasi bertema “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Kiprah Perempuan” yang digelar di Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Sabtu (7/11/2026) siang.
Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan, drg. Hj. Ellyana Trisya, menegaskan pentingnya keberanian perempuan untuk mengambil peran strategis di panggung pemerintahan maupun politik. Menurutnya, dorongan keterwakilan harus dibarengi dengan kesiapan kompetensi dan integritas yang memadai.
“Ketika organisasi perempuan saling bergandengan tangan, saling mendukung, dan saling menguatkan, kita dapat menciptakan ruang-ruang yang penuh kebermanfaatan sekaligus mempererat tali silaturahmi,” ujar Ellyana di hadapan para peserta.
Ellyana menyoroti, kehadiran perempuan dalam berbagai lembaga tidak cukup dihitung dari jumlah. Hal yang jauh lebih krusial adalah bobot gagasan dan kontribusi nyata yang dihadirkan bagi kemajuan masyarakat. Karena itu, forum kolaborasi semacam ini diharapkan berlanjut sebagai ajang edukasi, pencerahan, serta penguatan jejaring antarorganisasi, bukan sekadar agenda seremonial.
“Semoga melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membawa pulang ilmu, inspirasi, dan semangat baru untuk terus berkontribusi bagi masyarakat,” katanya.
Nada serupa disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah, yang hadir mewakili Kepala DP3AKB Kalsel. Fathul menekankan, kebijakan afirmatif yang membuka ruang bagi perempuan harus diimbangi dengan peningkatan literasi politik dan pemahaman kebijakan publik.
“Persoalan keterwakilan perempuan sesungguhnya tidak cukup hanya dijawab dengan angka. Keterwakilan secara kuantitatif memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas dari keterwakilan itu sendiri,” tegas Fathul.
Ia menambahkan, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan harus menempatkan mereka sebagai penggerak, pemimpin, dan pengambil keputusan, bukan sekadar penerima manfaat. Dalam kerangka ini, peran wadah seperti BKOW menjadi kunci untuk mencetak kader-kader perempuan yang siap bertarung di panggung publik.
Agenda silaturahmi ini diselenggarakan atas kolaborasi BKOW Kalsel, Nur Sulaiman Community (NSC), DP3AKB Kalsel, dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel. Selain konsolidasi organisasi, acara juga diisi tausyiah oleh Ustadz Saifuddin untuk mempererat ukhuwah antaranggota organisasi wanita di Kalimantan Selatan. Melalui sesi pengenalan KPPI, penyelenggara mendorong lebih banyak kader perempuan untuk bergabung dan memperluas kapasitas politik mereka di daerah.
