OLUNG BALO — LENTERAKALIMANTAN.NET Pagu Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami penyusutan. Namun, di Desa Olung Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, angin efisiensi anggaran itu tidak menyurutkan komitmen pembangunan. Kepala Desa Olung Balo, Liyus Pikal, tetap memegang teguh satu prinsip: infrastruktur dasar warga adalah harga mati.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Liyus secara tegas menetapkan pembangunan jalan cor yang bersumber dari Dana Desa (DDS) serta rehabilitasi jembatan sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditawar atau ditunda.
“Di tengah menurunnya Dana DD, saya berkomitmen bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan harus diutamakan bagi kepentingan transportasi umum. Prioritas ini sudah menjadi prinsip kepemimpinan di tingkat desa yang mandiri dan berdaulat,” ujar Liyus Pikal kepada awak media, Selasa (27/10).
Bagi Liyus, beton jalan dan kerangka jembatan bukan sekadar proyek fisik penyerapan anggaran. Ia memandangnya sebagai urat nadi yang menentukan hidup-matinya denyut ekonomi dan sosial di wilayah perdesaan.
Ketersediaan akses jalan yang layak dinilai krusial untuk memecah isolasi wilayah, memperlancar mobilitas harian warga, hingga memangkas biaya logistik distribusi hasil pertanian dan perkebunan lokal. Tak hanya itu, infrastruktur yang memadai juga menjadi jaminan agar akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau masyarakat secara merata tanpa hambatan geografis.
Di mata Liyus, kepemimpinan di tingkat desa menuntut kepekaan membaca kebutuhan mendesak warganya, alih-alih sekadar menjalankan rutinitas administratif atau proyek seremonial yang minim dampak jangka panjang.
Menghadapi tantangan penurunan pagu anggaran, Pemerintah Desa Olung Balo meresponsnya dengan memperketat tata kelola keuangan. Liyus menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi agar setiap rupiah Dana Desa terserap secara tepat sasaran dan memberikan multiplier effect yang optimal bagi publik.
Ia berpandangan keterbatasan fiskal bukanlah alasan untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, kondisi ini menjadi momentum untuk menguji kreativitas tata kelola, memacu inovasi lokal, serta membangkitkan kembali budaya gotong royong di tengah masyarakat.
“Semangat membangun harus tetap menyala. Kita buktikan bahwa desa yang mandiri mampu berdikari meski dalam keterbatasan. Inilah esensi dari membangun Indonesia dari pinggiran,” pungkas Liyus.
